Pemkab Banjar percepat program prioritas berbasis DTSEN

Martapura (ANTARA) - Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, Saidi Mansyur menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Instruksi penggunaan DTSEN sebagai basis utama penyaluran bantuan agar tepat sasaran itu disampaikan Saidi Mansyur pada koordinasi mingguan bersama pimpinan SKPD di Aula Barakat Martapura, Senin.

"Program-program intervensi harus dipercepat sehingga tepat sasaran dengan optimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis utama agar bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan," ujar Saidi.

Saidi juga meminta seluruh SKPD melakukan evaluasi terhadap program yang capaian realisasinya hingga April 2026 masih rendah serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Selain percepatan program, Saidi juga meminta isu stunting turut menjadi perhatian karena angka stunting di Kabupaten Banjar masih berada pada angka 23,87 persen sehingga sangat diperlukan langkah penurunannya.

Bupati Saidi Mansyur juga meminta dukungan seluruh perangkat daerah terhadap survei tentang efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Survei itu menjadi bahan evaluasi bagi SKPD untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga kami minta seluruh SKPD mendukung langkah pencegahan korupsi," tegasnya.

Bupati Saidi juga menyoroti aset daerah yang lebih ditertibkan dan meminta seluruh SKPD meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi data dan memastikan seluruh aset tercatat sesuai kondisi riil.

"Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pengamanan administrasi, fisik dan hukum aset daerah sehingga kami minta administrasi ditertibkan juga rekonsiliasi data agar seluruh aset tercatat secara riil," ucapnya.

Saidi juga menekankan tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian gratifikasi hingga manajemen risiko.

"Rekomendasi KPK harus menjadi perhatian bersama. Marilah kita jaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar," tuturnya.