Pemkot Banjarmasin dukung perluasan digitalisasi perlindungan sosial

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mendukung perluasan digitalisasi perlindungan sosial melalui digital public infrastructure (DPI) dari Kementerian Sosial RI.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR saat kegiatan sosialisasi hal tersebut di Banjarmasin, Senin, mengungkapkan, pemerintahannya sangat mendukung program nasional tersebut.

Sosialisasi dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI Joko Widiarto, Tenaga Ahli Dewan Ekonomi Nasional RI Guntur Augustin Sinaga, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran BPKP Bidi Purnomo, Kepala BPS Provinsi Kalsel Ahmad Mudzakkir, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Rony Ferdiansyah, unsur Forkopimda Kota Banjarmasin, kepala SKPD, hingga para lurah se-Kota Banjarmasin.

Yamin menyatakan, transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk layanan perlindungan sosial bagi masyarakat.

"Pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat, termasuk layanan perlindungan sosial yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.

Dia menyampaikan, Kota Banjarmasin dipercaya menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia dalam perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial tahun 2026.

Menurut dia, hal tersebut merupakan sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama melalui kolaborasi lintas sektor.

Yamin menekankan pentingnya integrasi data, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar digitalisasi perlindungan sosial dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan kita untuk berubah, berkolaborasi, dan bekerja secara terbuka," katanya.