Marabahan (ANTARA) - Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan H Bahrul Ilmi mengungkapkan kehadirannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (RPJMD Kalsel) Tahun 2025–2029 merupakan wujud komitmen mendukung kesinambungan pembangunan berorientasi kepentingan masyarakat.
“Kami berharap proses pembangunan di daerah masing-masing dapat berjalan dengan baik. Semoga pelaksanaan Musrenbang ini menjadi langkah awal positif untuk mewujudkan pembangunan lancar dan dapat memenuhi seluruh kepentingan masyarakat,” ujar H Bahrul Ilmi dalam siaran pers disampaikan, di Marabahan, Kabupaten Batola, Selasa.
Baca juga: Kadinsos: Pemkab Batola usul pendirian Sekolah Rakyat ke Kemensos
Menurut dia, partisipasi aktif Pemkab Batola dalam forum tersebut, menegaskan komitmen terhadap perencanaan pembangunan partisipatif, responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Dia juga berharap, hasil Musrenbang tersebut akan menjadi pedoman strategis dalam penyusunan RPJMD inklusif dan berkelanjutan.
Sementara, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin dalam arahannya menekankan, pentingnya sinkronisasi data lintas wilayah dan jenjang pemerintahan, mulai dari kepala desa, lurah, camat, hingga bupati/wali kota dan gubernur.
Gubernur juga menyoroti program prioritas nasional berupa makan bergizi gratis dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Dia menyebutkan, Pemprov Kalsel telah menyiapkan anggaran hampir Rp300 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, khususnya bagi siswa SMP, SMA, SMK dan SLB.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidin turut menyoroti pentingnya kedisiplinan kepala daerah dalam menghadiri undangan resmi.
Dia menegaskan, ketidakhadiran tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
“Saya minta surat resmi. Jika kepala daerah dipanggil tapi tidak hadir, akan ada sanksi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 74 sudah jelas menyebutkan larangan bagi kepala daerah,” katanya.
Baca juga: Mendikdasmen RI: Pendidikan angkat harkat dan martabat bangsa
Dijelaskannya, ketidakhadiran selama tujuh hari berturut-turut dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara.
Menutup arahannya, Gubernur menyampaikan, Presiden Republik Indonesia telah menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk menanggung biaya program makan bergizi gratis.
Namun, sambung dia, pemerintah daerah diminta untuk turut mendukung dari sisi kesiapan infrastruktur pendidikan, termasuk rehabilitasi ruang kelas dan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru jika diperlukan.
“Mari kita lihat kondisi semua sekolah, pastikan kelasnya layak. Ini adalah janji Presiden dan tugas kita adalah memfasilitasi pelaksanaannya,” pungkasnya.
Acara Musrenbang RPJMD Kalsel Tahun 2025–2029, di Auditorium KH Idham Chalid, Komplek Perkantoran Gubernur Kalsel Kota Banjarbaru, pada Senin lalu, juga dihadiri Wakil Gubernur Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, juga hadir Direktur Regional II Kementerian PPN/BAPPENAS, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, jajaran Forkopimda Kalsel, para bupati dan wali kota se-Kalsel, perwakilan DPRD kabupaten/kota, akademisi serta unsur masyarakat sipil.
Baca juga: Bupati Batola sebut 1.268 rumah di Kecamatan Kuripan terdampak banjir
