Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa saat ini perubahan fundamental akan industri penyiaran menuntut perubahan terhadap undang-undang yang ada. Digitalisasi penyiaran melalui analog switch off (ASO) membawa konsekuensi penyelenggaraan multiplexing yang mengoptimalkan efisiensi spektrum frekuensi.
Baca juga: KPK-LKBN ANTARA perkuat penyebaran informasi pendidikan antikorupsi
"Formasi ini menghasilkan konvergensi media, di mana layanan penyiaran konvensional terintegrasi dengan platform digital yang menciptakan ekosistem penyiaran multiplatform," kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Adapun RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi RUU yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas yang diusulkan oleh Komisi I DPR RI.
Menurut dia, RUU tentang Penyiaran sudah lama dibahas di Komisi I DPR RI sejak tahun 2012. Bahkan, kata dia, pembahasan RUU tersebut selama ini belum "diketok" tetapi sudah ada perubahan hingga tiga kali.
Baca juga: Dubes Aljazair jadikan ANTARA sumber referensi informasi
Dia menjelaskan saat ini konvergensi tidak hanya terjadi pada infrastruktur penyiaran, tetapi juga terjadi pada model bisnis dan layanan, yakni layanan over the top (OTP) dengan fitur video on demand hingga live streaming.
Dengan begitu, menurut dia, konten-konten yang muncul sudah mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap media. Kini, kata dia, masyarakat mengakses konten kapanpun dan di manapun melalui berbagai perangkat digital.
"Maka pada hari ini, Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR Ri melaksanakan rapat dengar pendapat," kata dia.
Baca juga: Bawaslu Kalsel pertajam fungsi kehumasan bersama media
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi I DPR rapat dengan Komdigi hingga ANTARA bahas RUU Penyiaran
