Rantau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai awal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 guna menghimpun aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Bupati Tapin H. Yamani mengatakan penyusunan RPJMD harus melalui berbagai tahapan strategis, termasuk konsultasi publik sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa rancangan awal RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mendapatkan pertimbangan serta saran dari berbagai pihak.
Baca juga: Sekda Tapin buka orientasi penyusunan RPJMD 2025-2029
"RPJMD Ini menjadi langkah awal untuk merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan beberapa target utama yang ingin kita capai dalam periode 2025-2029," ujarnya di Rantau, Kabupaten Tapin, Selasa.
Bupati Tapin menyebutakn peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan dan stunting, penurunan pengangguran, hingga peningkatan kualitas infrastruktur serta reformasi birokrasi menjadi target dalam lima tahun ke depan.
Ia menambahkan bahwa pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin.
Diperlukan sinergi dengan berbagai sumber pendanaan lain, ucap Yamani, seperti APBD Provinsi Kalimantan Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.
"Saya mengimbau perangkat daerah untuk proaktif dalam menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan dunia usaha agar bisa mengoptimalkan peluang pendanaan," katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Tapin, Riduansyah menyebutkan pihaknya akan terus mengawal proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Ia menjelaskan RPJMD 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang akan menentukan arah pembangunan Tapin dalam lima tahun ke depan, sehingga partisipasi publik menjadi faktor krusial dalam proses perumusannya.
Baca juga: Pemprov Kalsel fokus jadi gerbang logistik Kalimantan perkuat IKN
"DPRD akan memastikan kebijakan pembangunan daerah disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Riduansyah menambahkan DPRD akan terus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah.
"Kami berharap RPJMD dapat menghasilkan rekomendasi yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar membawa manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Tapin," ucapnya.
