Amuntai, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (FKP-RKPD) Tahun 2026.
Penjabat (Pj) Bupati HSU melalui Sekretaris Daerah (Sekda) HSU, Adi Lesmana, mengatakan, forum ini bertujuan menghimpun masukan konstruktif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
"Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa rancangan awal RKPD haruslah dibahas bersama dengan semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara," paparnya, Rabu.
Melalui pelaksanaan konsultasi publik ini, diharapkan dapat menghimpun berbagai masukan dan saran dari pemangku kepentingan, khususnya rumusan permasalahan daerah, arah kebijakan pembangunan, isu-isu strategis daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.
Adi Lesmana menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan jangka pendek dan menengah, serta penganggaran dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh guna perbaikan kearah yang lebih baik lagi.
Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa saat ini Pemkab HSU telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan yang awalnya di tahun 2023 sebesar 6,25% dan merupakan tingkat kemiskinan tertinggi di Kalsel. Kemudian di tahun 2024 berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5,75%.
"Dengan pencapaian tersebut, kita tidak lagi menjadi kabupaten yang paling tinggi tingkat kemiskinannya di provinsi Kalsel, yaitu berada di peringkat 12 dari 13 kabupaten/kota," jelasnya.
Sedangkan, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten HSU juga meningkat, di mana pada tahun 2023 nilai IPM pada HSU sebesar 71,12 dan kemudian di tahun 2024 menjadi 71,74 atau naik sebesar 0,62 point, dan berada di peringkat 12 di atas Kabupaten Batola.
"Mudah-mudahan dengan beberapa capaian yang meningkat ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara," harapnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten HSU, Jumadi mengharapkan pelaksanaan forum konsultasi publik ini dapat jadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
"Dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan setelah forum konsultasi publik ini, akan dilanjutkan dengan perumusan rancangan RKPD Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir sampai ditetapkan dengan Peraturan Bupati," ungkap Jumadi saat menyampaikan laporan.
Forum ini dihadiri Ketua DPRD HSU bersama anggota, pejabat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan para camat. Turut hadir juga secara virtual dalam kegiatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati HSU terpilih, H Sahrujani dan Heru Setiawan.
