Banjarbaru (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengunjungi Kampung Reforma Agraria di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Berdasarkan keterangan tertulis dari Kanwil BPN Kalsel di Banjarbaru, Minggu, Wamen Ossy begitu antusias melihat keberhasilan Kelompok Tani "Duyu Bangkit" memanfaatkan lahan untuk kemakmuran masyarakat.
Baca juga: Menteri Nusron dorong sertipikasi tanah wakaf untuk cegah sengketa
“Kawasan Reforma Agraria ini berhasil menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah kota, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN setempat, Kantor Pertanahan Palu, Bank Indonesia, dan pihak lainnya<' kata Ossy.
Ossy mengungkapkan sinergi ini membawa manfaat signifikan bagi masyarakat terutama peningkatan pendapatan petani sejak kawasan ini ditetapkan menjadi Kampung Reforma Agraria pada 2021.
Ossy juga menyoroti penting pengelolaan lahan dengan prinsip closed loop system sebagai prototipe yang akan terus dikembangkan di kawasan Reforma Agraria lainnya.
“Model seperti ini, jika dikelola dengan baik, bisa mencapai tujuan Reforma Agraria untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tambahnya.
Ossy mengharapkan redistribusi lahan dan legalisasi aset di kawasan Reforma Agraria diharapkan dapat terus diperluas.
Baca juga: Menteri Nusron alokasikan 79 ribu hektare tanah telantar untuk tiga juta rumah
Kisah sukses dari Kampung Reforma Agraria di Palu yang dikenal sebagai penghasil anggur lokal ini, menjadi contoh nyata Reforma Agraria dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model ini diharapkan menjadi inspirasi untuk daerah lain di Indonesia.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Yulia Jaya Nirmawati menegaskan pemberdayaan masyarakat melalui akses reformasi Agraria sangat penting.
“Pak Menteri Nusron menghendaki model pemberdayaan berbasis closed loop untuk memastikan aset yang diberikan bisa dimanfaatkan secara optimal. Hal ini melibatkan penyediaan akses permodalan, ekonomi, hingga pemasaran,” ujarnya.
Namun, ia menekankan perlu fleksibilitas model sesuai kondisi daerah karena tidak semua wilayah bisa menerapkan model yang sama, seperti masyarakat Kampung Reforma Agraria di Palu memasarkan hasil produksi secara mandiri, sehingga menjadi alternatif pemberdayaan yang efektif.
Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Tansri, Direktur Pemberdayaan Tanah Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Freddy A. Kolintama, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Sulawesi Tengah.
Baca juga: South Kalimantan BPN inventorying proposed study topics for 2025
