Kepala Dinas PPKB Noor Ipansyah di Rantau Selasa mengatakan, kesadaran masyarakat untuk ber KB atau menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran sudah cukup tinggi.
"Pendekatan dan sosialisai yang terus kita lakukan membuat masyarakat memahami pentingnya program KB, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ini sangat bagus," katanya.
Menurut dia, pengguna alat kontrasepsi atau akseptor di Tapin cukup tinggi bahkan di atas rata- rata provnis, yaitu 78,8 persen, yang membuat angka kelahiran atau Crude Birth Rate (CBR) di Tapin juga cukup rendah.
Namun yang jadi masalah, tambah Kadis, masyarakat yang menggunakan Metode KB Jangka Panjang (MKJP) atau kontrasepsi yang digunakan dengan jangka panjang, seperti implan, IUD, vesektomi, dan lainnya juga masih rendah.
"Saat ini masyarakat masih menggunakan kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik," ujarnya lagi.
Padahal, tambah dia, penggunaan MKJP jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan pil dan suntik, karena hanya dengan sekali pakai bisa bertahan hingga beberapa tahun.
Maka dengan itu Kadis berharap kedepan lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang atau MKJP tadi, untuk membantu masyarakat menekan biaya dan lebih efektif mengatur jarak kehamilan.
Alat kontrasepsi dengan sistem suntik maupun pil, sering terjadi kegagalan, bila yang bersangkutan tidak disiplin atau tidak ingat untuk suntik atau minum pil KB.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kalimantan Selatan mencatat laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan kini melebihi pertumbuhan penduduk nasional.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Haris Makie mengatakan, berdasarkan data pada semester kedua tahun 2015, jumlah penduduk di Kalsel sebanyak 3.869.914 orang, kemudian terjadi penambahan penduduk di semester pertama tahun 2016 sebesar 3.887.962 jiwa.
"Dari data tersebut, terjadi pertumbuhan penduduk di Kalsel sebesar 1,98 persen sedangkan nasional rata-rata hanya 1,48 persen," katanya.
Tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut, tambah dia, antara lain disebabkan masih minimnya penggunaan alat kontrasepsi.
Selain itu juga disebabkan masih tingginya angka perkawinan usia dini di beberapa daerah di Kalsel, sehinggga banyak anak-anak yang seharusnya masih sekolah, sudah melahirkan.
Menurut Sekda, salah satu upaya untuk menekan angka pertumbuhan penduduk tersebut adalah, dengan program kampung KB yang diintegrasikan dengan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mewujudkan visi Kalsel mandiri dan terdepan.
