"Realisasi fisik program RTLH sebesar 94,87 persen hingga akhir Juli 2025," kata Kepala Disperkim Kalsel Mursyidah Aminy dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis.
Baca juga: Perkim Kalsel usulkan tangani kawasan kumuh 36.000 hektare pada 2026
Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalsel Muhidin, Aminy merinci data penerima bantuan berasal dari usulan pemerintah kabupaten/kota yang telah diverifikasi sejak 2024 terdapat 180 unit rumah terdiri dari 175 unit telah menerima pencairan dana bansos tahap I dan II, sedangkan lima unit tertunda karena calon penerima meninggal dunia.
Dikatakan dia, lima unit rumah calon penerima lima yang meninggal dunia dan tertunda tersebut akan diganti melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Aminy mengungkapkan dari 175 unit terdapat 161 rumah yang telah terealisasi secara fisik 100 persen, sedangkan 14 unit masih dalam tahap penyelesaian fisik.
Ia menjelaskan pelaksanaan program PK-RTLH menyasar dan memprioritaskan kawasan kumuh yang tersebar pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalsel.
Aminy menegaskan berupaya mempercepat pembangunan fisik dengan mengintensifkan koordinasi bersama tim teknis desa dan kelurahan, serta mendorong partisipasi warga melalui gotong royong, meskipun terjadi keterlambatan menyelesaikan rehabilitasi bangunan.
“Keterlambatan disebabkan kendala teknis seperti keterbatasan tenaga tukang dan sistem pengerjaan bergilir, namun progres terus kami pacu agar seluruh unit tuntas sesuai target,” ujarnya.
Baca juga: Disperkim Kalsel bekali ASN soal pencegahan korupsi
Menurut Aminy, program PK-RTLH menjadi bagian dari upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penanganan kawasan kumuh ditargetkan mencapai 43,61 persen dari total wilayah kumuh di Provinsi Kalsel pada 2025.
Bantuan sosial ini juga diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, menurunkan angka stunting, dan mendorong kemandirian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui stimulan hunian yang layak.
“Indikator kekumuhan seperti ketahanan bangunan, kondisi jalan lingkungan, dan sistem drainase menjadi fokus utama intervensi. Kami berharap penerima bantuan turut menjaga kelayakan hunian agar kawasan tidak kembali kumuh,” tutur Aminy.
Berdasarkan data dasar pada 2022, Aminy mengungkapkan terdapat 2.166 unit RTLH di kawasan kumuh dan 695 unit telah ditangani hingga 2025, termasuk target perbaikan kawasan kumuh seluas 35,09 hektare.
Setiap kegiatan PK-RTLH didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang direkrut sejak awal tahun, dengan perbandingan satu TFL mendampingi 15–20 penerima bantuan untuk memastikan kualitas, edukasi, serta transparansi dalam pembangunan.
Aminy menambahkan Disperkim Provinsi Kalsel juga telah mengusulkan peningkatan jumlah rumah yang ditangani pada Tahun Anggaran 2026.
“Kami harap tahun depan bisa lebih banyak lagi,” ujarnya.
Pemprov Kalsel menargetkan 78,47 persen realisasi kawasan permukiman layak huni pada akhir masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Baca juga: Kalsel percepat PSU Perumahan dari pengembang ke kabupaten/kota
