Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berkomitmen menyiapkan data akurat, mutakhir, terpadu dan akuntabel untuk meningkatkan pelayanan publik melalui Satu Data Indonesia (SDI).
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel Agus Dyan di Banjarbaru, Senin, mengatakan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kalsel telah melewati berbagai tahapan yang sistematis dan terstruktur.
Baca juga: Anggota DPRD Kalsel harapkan Pilkada 2024 jangan "PSU"
"Semua proses ini diharapkan dapat kita sempurnakan melalui forum Satu Data Provinsi Kalsel," kata Agus.
Agus menjelaskan proses tersebut melalui tahap perencanaan yang matang, pengumpulan data, hingga tahap verifikasi data yang dilakukan secara bertahap.
Agus menuturkan forum tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan kebijakan Satu Data Indonesia terutama aspek komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektoral antara instansi pusat dan daerah di seluruh perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel.
"Hal ini penting karena terbangun tata kelola data yang terintegrasi," tutur Agus.
Baca juga: Ketua BP Perda DPRD Kalsel harap Pers kawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan
Agus menambahkan Pemprov Kalsel mengoptimalkan pemanfaatan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang lebih efektif, serta efisien.
Dia menambahkan forum SDI menjadi wadah yang tepat untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat partisipasi produsen data di Provinsi "Banua" dengan memanfaatkan data statistik sektoral daerah.
"Evaluasi ini sangat krusial karena akan menjadi basis bagi pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depan," ungkap Agus.
Melalui evaluasi yang komprehensif, Agus menambahkan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, menemukan solusi yang tepat, serta merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di Kalsel.
Baca juga: Habib Umar apresiasi RSUD Ulin tangani pasien pedesaan terlantar