Banjarbaru (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, berkomitmen melakukan evaluasi kinerja secara ketat setiap enam bulan, ketika resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIA dan IIB) di lingkungan Pemprov Kalsel.
Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, juga Tenaga Ahli Gubernur, dan digelar di Gedung Idham Chalid, Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa.
Sebanyak 11 pejabat eselon IIA dan IIB menempati posisi strategis baru guna memperkuat roda pemerintahan.
Berikut adalah daftar pejabat yang dilantik: Noryadi – Kepala BKD, Ronny Eka Saputra – Kepala BPBD, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Perkim, M. Yasin Toyib – Kepala Dinas PUPR dan Dany Matera Saputra – Kepala Satpol PP dan Damkar.
Kemudian Heru – Wadir Non Medik RSUD Ulin, dr. Agung Ary Wibowo – Wadir Medik dan Keperawatan RSUD Ulin, Riandy Hidayat – Kepala Biro Adbang, Eddy Ilmansyah Jaya – Kepala Biro Perekonomian, Ma’ruf Rizani – Kepala Biro Umum, dan Fahrurazi – Kepala Biro Kesra.
Baca juga: Gubernur H Muhidin berharap Pemkab Batola-Pemprov Kalsel selalu berkoordinasi
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin memberikan pesan kepada para pejabat baru agar segera beradaptasi. Ia menegaskan bahwa pejabat dilantik harus memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
"Jangan sampai menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Saya minta pejabat yang baru dilantik tidak berlama-lama adaptasi, langsung bekerja dengan baik," tegas Muhidin.
Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Gubernur berkomitmen melakukan evaluasi kinerja secara ketat setiap enam bulan sekali. Penilaian dilakukan secara berjenjang: Eselon III menilai Eselon IV, Eselon II menilai Eselon III, dan Sekda akan menilai kinerja Eselon II.
Muhidin menjelaskan bahwa kepintaran saja tidak cukup. Kecocokan antara pimpinan dan bawahan menjadi poin penting dalam evaluasi.
Baca juga: Gubernur Muhidin soroti kinerja dokter dan fasilitas RSUD Ulin
"Walaupun dia pintar, tetap kita perhatikan apakah cocok dengan bawahannya atau tidak. Jika tidak cocok, mungkin akan digeser. Karena tidak mungkin tugas bisa maksimal jika koordinasi internal terganggu," tambah Muhidin.
Selain masalah birokrasi, Gubernur memberikan instruksi khusus terkait penanganan bencana banjir yang saat ini melanda beberapa wilayah di Kalsel. Ia meminta seluruh kepala dinas turun tangan, namun tetap dalam satu komando koordinasi.
Muhidin memerintahkan bantuan sembako atau logistik wajib dikoordinasikan melalui BPBD dan Dinas Sosial agar data penyaluran terukur dan transparan.
Muhidin pun menjelaskan, jika Gubernur berhalangan hadir di lapangan, maka diwakili Wakil Gubernur. Jika keduanya berhalangan, akan diwakili Sekda atau kepala dinas terkait.
Baca juga: Gubernur Kalsel tekankan kinerja profesional 11 pejabat baru
Muhidin mengingatkan agar penggunaan dana pemerintah untuk bantuan harus terdata dengan jelas untuk menghindari ketidaksesuaian laporan di kemudian hari.
"Kepala dinas diperintahkan siap membungkus sembako untuk masyarakat. Kita harus pastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan dengan data yang valid. Jangan jalan sendiri-sendiri tanpa laporan," ujarnya.
Gubernur berharap masa rawan bencana di bulan Januari ini dapat terlewati dengan aman dan seluruh pertanggungjawaban tugas berjalan lancar tanpa kendala.
