KPU Balangan gelar simulasi pemilihan dan penghitungan suara

Balangan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menggelar simulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara.

Komisioner KPU Balangan Muhammad Salman menerangkan, simulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terkait prosedur dan tata cara di tempat pemungutan suara (TPS) nantinya.

Baca juga: KPU Banjarmasin libatkan 500 orang simulasi pencoblosan Pilkada 2024
 
"Simulasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan teknis serta antisipasi terhadap kendala yang mungkin muncul baik teknis maupun administratif," terang Salman di Balangan, Senin.

Salman menuturkan setelah simulasi pemungutan suara selesai, dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk menguji mekanisme pembagian tugas, pengisian formulir dan penerapan aplikasi Sirekap.

Salman menyebutkan simulasi ini diikuti warga sesuai di lokasi TPS setempat yaitu sebanyak 542 yang mana peserta menjalani simulasi sesuai dengan kondisi riil mulai dari desain TPS, data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga kelengkapan TPS sesuai aturan.

“Dari 542 peserta dua di antaranya akan kita datangi ke rumah setempat dikarenakan sakit dan berkebutuhan khusus, serta ada tujuh orang masuk DPTb yang berada di rumah tahanan Polres Balangan,” sebut Salman.

Salman menambahkan, pemilih disabilitas juga menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam tahapan penyampaian hak pilih ini dan desain di TPS haruslah ramah disabilitas juga.

Yaitu seperti menggunakan braille dan nanti anggota KPPS akan menawarkan pada yang bersangkutan apakah perlu didampingi atau tidak, dalam proses pencoblosan.

Baca juga: PLN-DLH Banjarbaru perkuat kesiapsiagaan penanganan limbah berbahaya

Terakhir ujar Salman hal tersebut sudah selalu pihaknya sampaikan, dan pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh proses pilkada mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dilakukan dengan baik untuk menjamin hak pilih seluruh masyarakat terpenuhi.