Kandangan (ANTARA) - Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS terus berupaya melaksanakan berbagai upaya pencegahan korupsi, salah satunya dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).
Rakor tersebut menjadi bentuk sinergi antara Pemkab HSS bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI dan turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab HSS, bertempat di pendopo kabupaten setempat.
Kegiatan ini dipimpin langsung Penjabat (Pj) Bupati HSS Endri yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Muhammad Noor, dan Perwakilan Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI Azril Zah.
Baca juga: Banggar DPRD HSS bahas alokasi anggaran berbagai sektor strategis daerah
"Saya mengucapkan selamat datang kepada Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI di HSS, teriring harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana harapan, utamanya dalam rangka tercapainya target MCP Kabupaten HSS Tahun 2024," kata Endri dalam kata sambutan, Kamis.
Lebih lanjut, Endri juga menuturkan bahwa Kabupaten HSS berada di Wilayah Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, sehingga dilakukan pemantauan dan koordinasi dalam rangka tindak lanjut terkait Progres MCP di Tahun 2024, sekaligus untuk penertiban BMR dan MBLB serta optimalisasi Pajak Daerah.
Endri juga meminta para pejabat dan seluruh peserta kegiatan ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.
Dari rakor koordinasi dan pemantauan ini pun supaya dapat diperhatikan dan diberikan catatan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Baca juga: Diklat informasi geospasial Bappelitbangda HSS dukung pembangunan daerah
"Dengan sinergisitas dan peran aktif kita semua, Insya Allah target yang kita harapkan akan dapat tercapai," ujarnya.
Adapun pemantauan terhadap pencegahan korupsi menjadi langkah konkret menjaga akuntabilitas dan transparansi di lingkup Pemkab HSS.
Dan dengan adanya pengawasan yang maksimal, potensi penyalahgunaan anggaran dan penyimpangan kebijakan dapat dicegah, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
