Banjarbaru (ANTARA) - Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Nurliani mengikuti rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Keterangan tertulis Dinas Kominfo Banjarbaru di Kota Banjarbaru, Sabtu Pjs wali kota mengikuti rakornas bersama Forkopimda Banjarbaru di Sentul International Convention Center Jawa Barat, Kamis, (07/11).
Meski pun harus berjalan kaki sejauh 1,2 kilometer, Bunda Nunung sapaan akrab Nurliani semangat mengikuti kegiatan bersama Kapolres AKBP Dody Harza Kusumah dan Dandim 1006/Banjar Letkol Kav Zulkifer S.
"Alhamdulillah, kami bersama unsur Forkopimda Kota Banjarbaru dapat mengikuti rangkaian kegiatan rapat kerja bersama yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto," ujar Nurliani usai mengikuti kegiatan tersebut.
Presiden RI Prabowo Subianto pada rakornas itu memberikan arahan langsung kepada para kepala daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia acara bertema "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.
"Bisa dikatakan ini kesempatan pertama saya bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik Indonesia," ujar Prabowo seraya menekankan pentingnya rakornas sebagai sebuah momen strategis.
Menurut Presiden Prabowo Subianto, rakornas yang dihadiri seluruh kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia merupakan suatu momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategis.
"Hal ini mungkin jarang kita lakukan di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa dan negara untuk beberapa tahun ke depan," ungkapnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tujuan rakornas adalah menjalin koordinasi dan harmonisasi pemerintah daerah serta instansi vertikal di daerah, guna mendukung program prioritas dan arah kebijakan Presiden lima tahun ke depan.
Peserta mencapai 5.360 orang terdiri dari 525 orang pimpinan lembaga, wakil kementerian dan lembaga serta 496 Forkopimda provinsi juga kabupaten dan kota termasuk 38 gubernur, 98 Wali Kota, KPU, Bawaslu, Kepala BPS hingga Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
