Balangan (ANTARA) - DPRD Balangan, Kalimantan Selatan mengusulkan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) daerah setempat harus sesuai dengan kinerja dan kehadiran dari pegawai yang bersangkutan.
“Tahun depan nanti kita mengusulkan agar TPP ini harus sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan, kalau tidak sesuai harus ada punishment yaitu pemotongan TPP,” kata Legislator Balangan Hafiz Anshari di Balangan, Selasa.
Baca juga: Wali Kota Aditya anggarkan kenaikan TPP ASN Banjarbaru pada 2025
Menurut Hafiz selama ini kinerja para ASN Pemkab Balangan sudah baik namun belum maksimal dan perlu evaluasi, sebagai contoh salah satu dinas yang besar anggarannya hingga minggu kemarin realisasi kinerja masih diangka sekitar 27 persen saja.
Hafiz menuturkan untuk pemotongan TPP itu memang menjadi ranahnya organisasi perangkat daerah, namun harusnya tetap tegas agar diterapkan terutama berdasarkan tingkat kehadiran dan kinerja ASN.
Politisi PKS itu menegaskan, pembayaran TPP kepada ASN tanpa potongan harusnya menjadi evaluasi bagi Pemkab Balangan agar ke depan penerima TPP benar-benar diterima bagi yang memiliki etos kerja yang baik dan maksimal.
“Punishment atau hukuman yang tepat adalah tidak hanya ASN yang bersangkutan yang dipotong TPP nya, pemotongan juga harus dilakukan kepada pimpinan ASN tersebut,” tegasnya.
Hafiz menambahkan pihaknya mendorong BKPSDM Kabupaten Balangan untuk lebih intens melakukan monitoring dalam memantau kinerja dan kedisiplinan dari para ASN, agar para ASN tidak semena-mena dalam bekerja.
Baca juga: Sekda Tapin ingin TPP ASN berbanding lurus dengan kinerja
Terakhir Hafiz juga menyoroti kegiatan bimbingan teknis yang masif dilakukan oleh sejumlah dinas saat ini karena saat orang-orang lagi ribut atau sibuk di daerah, pejabat yang bersangkutan tidak berada di daerah.
