BPKAD Kalsel tingkatkan pemahaman soal regulasi kelola BMD

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPKAD Kalsel) Miftahul Chair saat sosialisasi regulasi dan pemahaman pengelola Barang Milik Daerah (BMD) di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-BPKAD Kalsel.

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPKAD Kalsel) mensosialisasikan regulasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kabupaten/kota se-Kalsel.

Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Miftahul Chair dikonfirmasi di Banjarbaru, Senin, mengatakan pengelolaan BMD merupakan bagian yang sangat vital pada siklus pengelolaan keuangan daerah sehingga pengolahan barang milik daerah harus baik agar menghasilkan nilai aset tetap yang benar dan akuntabel.

Baca juga: Pemprov Kalsel raih WTP ke-11 berturut-turut dari BPK RI

"Aset tetap merupakan komponen terbesar dan obyek rentan terhadap penyalahgunaan pada neraca pemerintah daerah yang sangat mempengaruhi manajemen keuangan daerah secara umum, sehingga penting untuk dilakukan pembinaan untuk mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional,” kata Chair.

Selain itu, Chair menuturkan pengelolaan BMD harus didukung sumber daya untuk mendukung fungsi dan operasional pemerintahan, seperti gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kerja, serta kualitas sumber daya manusia.

Chari mengungkapkan Pemprov Kalsel berupaya memperbaharui pemahaman pegawai terkait pengelolaan BMD terutama regulasi yang menjadi acuan termasuk adaptasi dan penyesuaian pengelolaan BMD sesuai perkembangan regulasi yang diterbitkan pemerintah.

Baca juga: Pemprov Kalsel salurkan Rp500 miliar dana bagi hasil ke kabupaten/kota

Chair mengingatkan pengelolaan barang milik daerah berpotensi terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara.

Chair pun mengingatkan pengelola BMD selalu waspada dan meningkatkan sistem pengawasan, serta pengendalian BMD termasuk pemahaman dan penerapan prosedur pengelolaan dari segi regulasi maupun praktik administrasi.

"Karena itu melalui forum sosialisasi regulasi dan pembinaan pengelolaan BMD, kita mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dan komitmen mengelola BMD yang baik dan benar," tutur Chair.

Baca juga: Polhukam kemarin, Polda Kalsel pengamanan Haul hingga BPKAD bantu bus operasional