Banjarmasin (ANTARA) - Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi setempat rampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/RAPBD 2026.
"Alhamdulillah pembahasan RAPBD 2026 rampung dan dalam waktu segera kita paripurnakan," ujar Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang juga Ketua Banggar usai rapat, Jumat sore.
Ketua DPRD Kalsel dua periode itu mengharapkan, anggaran belanja 2026 untuk perbaikan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana penekanan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya.
Baca juga: DPRD Banjarmasin pastikan kritis bahas rancangan APBD 2026
"Karenanya saya sependapat dengan saran kawan-kawan anggota Banggar agar pemerintah daerah mengurangi mendepositokan atau bentuk lain yang kurang produktif untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat," kata politikus senior Partai Golkar tersebut
Wakil rakyat berusia 68 tahun itu mengapresiasi rencana pemerintah provinsi (Pemprov) yang akan melakukan lelang proyek secara dini guna penyerapan anggaran belanja lebih maksimal.
"Penggunaan anggaran belanja kurang maksimal untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat jangan sampai terulang seperti tahun-tahun anggaran sebelumnya," demikian Supian HK didampingi Wakil Ketua H Kartoyo dan HM Alpiya Rakhman.
Baca juga: Banggar DPRD Kalsel dan Kemendagri bahas RAPBD 2026
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) H Syarifuddin yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan sesuai arahan Gubernur H Muhidin proyek-proyek yang pelaksanaannya akan makan waktu, maka pelelangan dilakukan pada Desember 2025.
"Pelelangan secara dini guna menghindari keterlambatan pelaksanaan proyek serta (menghindari) tidak maksimalnya penyerapan anggaran belanja," kata Syarifuddin didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel H Fathan.
RAPBD Kalsel 2026 yang melalui pembahasan cukup lama itu terdiri atas Pendapatan Daerah Rp7 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp9 triliunan lebih atau mengalami selisih kurang sekitar dua triliun rupiah yang ditutup dari Anggaran Pembiayaan.
