"Memang kita belum menerima hasil evaluasi atau fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD Kalimantan Selatan (Kalsel) 2017. Tetapi kita berharap bisa lolos semua, tanpa ada pencoretan," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.
"Insya Allah sebelum akhir tahun 2016, kita sudah menerima hasil evaluasi atau fasilitasi Kemendagri terhadap APBD 2017, sehingga awal tahun anggaran mendatang bisa memulai pelaksanaan," tutur anggota DPRD Kalsel empat periode itu.
Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyatakan syukur, karena APBD Kalsel 2017 termasuk lebih awal penyampaiannnya ke Kemendagri untuk mendapatkan evaluasi atau fasilitasi.
"Dari seluruh provinsi di Indonesia, APBD Kalsel 2017 berada pada urutan ketiga yang masuk ke Kemendagri," lanjutnya tanpa menyebut provinsi yang pertama dan kedua menyampaikan APBD 2017 ke Kemendagri dengan alasan lupa.
"Tapi yang jelas bukan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berada pada urutan pertama dan kedua dalam menyampaikan APBD 2017 ke Kemendagri, walau mereka berada di Ibu Kota Negara," ucapnya menjawab Antara Kalsel.
Mengenai urut-urutan penyempaikan APBD 2017 ke Kemendagri, menurut wakil rakyat bergelar sarjana hukum, magister hukum dan kenotariatan itu, hal tersebut tidak terlalu prinsipil, apakah yang pertama atau kedua dan seterusnya.
"Yang terpenting atau paling penting, APBD 2017 itu lolos seutuhnya, tanpa coretan/mata anggaran yang Kemendagri hapus atau anuler, terkecuali hanya berupa catatan dan saran agar pelaksanaannya tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran," demikian Muhaimin.
APBD Kalsel 2017 yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD setempat, 30 November lalu terdiri pendapatan daerah Rp6.004.540.105.000,00 dan belanja daerah Rp6.038.040.105.000,00 mengalami selisih kurang atau defisit Rp33,5 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto.