Raker Dewan Komisaris BPD tuntaskan masalah tata kelola bank

Banjarmasin (ANTARA) - Seminar Nasional dan Rapat Kerja Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) Wilayah Tengah menjadi sarana untuk menuntaskan persoalan dan tantangan tata kelola bank umum sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Pelaksana Koordinator FKDK BPDSI Wilayah Tengah sekaligus Komisaris Utama Bank Kalsel Hatmansyah di Banjarmasin, Jumat, mengatakan berkembang isu dan persoalan terkait implementasi regulasi tata kelola bank umum sehingga perlu mencari solusi dan diatasi secara proposional.

Baca juga: Bank Kalsel perkenalkan budaya Kalsel kepada Dewan Komisaris BPD se-Indonesia

“Kami berharap kegiatan seminar nasional ini akan memantapkan kapabilitas para komisaris menjalankan fungsi untuk memberikan masukan dan ide segar bagi kemajuan bisnis BPD,” kata Hatmansyah.

Saat raker tersebut,  Hatmansyah menuturkan terjadi diskusi antara narasumber dan Dewan Komisaris beserta Komite Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia terkait berbagai hal krusial dan menelaah secara kritis sehingga semakin menambah pemahaman terhadap esensi POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin menyebutkan kegiatan raker yang berlangsung di Banjarmasin pada 7-9 Juni 2024 tersebut mendorong pemikiran baru yang dapat memberikan kontribusi bagi BPD di wilayah tengah, serta mengakselerasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan atau "Banua".

Sementara itu, Plt. Ketua Umum Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD-SI yang juga Komisaris Utama Bank Kalbar Irjen Pol (P) Didi Haryono menegaskan aset BPD Seluruh Indonesia telah mencapai Rp910,9 triliun.

Baca juga: Paman Birin apresiasi peran perbankan daerah majukan perekonomian

Didi mengungkapkan aset BPD SI tersebut merupakan aset perbankan terbesar kelima dan bersaing dengan perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Melihat nilai aset yang sudah besar ini, tentunya dirasa perlu bagi para Komisaris BPD terus berbenah diri agar mengawasi lebih baik untuk memastikan tercipta bisnis yang semakin profesional dan sesuai dengan perkembangan zaman," beber Didi.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel Agus Dianoor mengharapkan BPD dapat semakin memperkuat peranan mendorong geliat ekonomi yang semakin baik terutama penguatan ekonomi mikro dan UMKM di daerah.

"Kami berharap BPD juga terus konsisten bersinergi bersama pemerintah daerah setempat agar mendorong iklim ekonomi yang semakin baik ke depannya," tutur Agus.

Baca juga: Kalsel tuan rumah Forum komunikasi Komisaris Bank Pembangunan Daerah