Kandangan (ANTARA) - Enam fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati Rancangan Oeraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dibahas lebih lanjut pada sidang berikutnya.
Kesepakatan tersebut disampaikan juru bicara (jubir) setiap fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2023 yang dipimpin Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi di Kandangan, Rabu.
"Kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Pemkab HSS atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya, serta menyetujui raperda untuk dibahas pada tingkat selanjutnya," kata jubir Fraksi PKS Iwan Setiawan.
Baca juga: DPRD HSS harapkan RPJPD 2025-2045 sejalan dengan harapan ke depan
Jubir Fraksi Nasdem Haidir Sani memberikan saran agar Pemkab HSS tetap meningkatkan pengawasan, koordinasi, dan kinerja, agar dapat mempertahankan prestasi yang telah diraih selama ini.
Karena, menurut dia, melalui pengawasan dan koordinasi serta kinerja, maka prestasi yang membanggakan dapat terus diraih.
Jubir Fraksi PKB Yuniati menyampaikan saran agar mengefektifkan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung.
Baca juga: DPRD HSS: Sinergi eksekutif dan legislatif dukung bangun daerah
"Kualitas sarana dan peningkatan prasarana harus ditingkatkan, tingkatkan kesejahteraan sosial masyarakat karena masih kurang maksimal," ungkapnya.
Selain itu, masih perlu peningkatan pada infrastruktur jalan dan drainase mulai dari Kota Kandangan hingga ke pelosok desa di Kabupaten HSS.
Jubir Fraksi PDI-P Syaripudin mengatakan Pemkab HSS harus lebih bekerja keras untuk mendorong peningkatan sumber daya anggaran.
Oleh karena itu, Syaripudin mengungkapkan perlu ada pembenahan, antara lain meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan sumber daya daya fiskal, yang menurut kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik.
Baca juga: Sekda HSS sampaikan pandangan umum fraksi DRPD untuk RPJPD 2025-2045
“Hal ini perlu dilakukan, agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan,” katanya.
Jubir Fraksi Golkar Muhlis Ridhani mempertanyakan defisit kegiatan non operasional yang dipergunakan dan pengelolaan, serta terkait kebijakan Pemkab HSS agar anggaran tidak defisit kembali pada masa mendatang.
Jubir Fraksi Gerindra-PAN Surya Rizani menyebutkan keberhasilan yang sudah telah dicapai Pemkab HSS harus dipertahankan dan kekurangan dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal pada kemudian hari.
