Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal menyelenggarakan Reforma Agraria Summit Bali 2024 guna menciptakan resolusi penyelesaian permasalahan pertanahan dan penyelesaian konflik agraria.
Kementerian ATR/BPN pun membahas sejumlah isu krusia; Menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut untuk ditindaklanjuti secara konkret pada 14-15 Juni 2024.
Baca juga: Menteri ATR tuntaskan pengembalian sertifikat tanah keluarga Nirina Zubir
"Dengan pembahasan isu krusial ini, saya yakin, di bulan Juni nanti kita sudah bisa memprediksikan capaian-capaian di akhir Desember nanti," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Dalu Agung Darmawan melalui keterangan tertulis dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis.
Dalu menyampaikan hal itu saat Workshop I Road to Reforma Agraria Summit Bali 2024 di Jakarta.
Workshop tersebut merumuskan isu krusial yang akan dibahas pada Reforma Agraria Summit 2024 mendatang yaitu Resolusi Penyelesaian Legalisasi Aset Permukiman di Atas Air, Pulau-pulau kecil dan Pulau Terluar dan Resolusi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi.
Kemudian, Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang dikuasai masyarakat; serta Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Pelepasan Kawasan Hutan.
Baca juga: Menteri AHY optimis sisa pendaftaran 7 juta bidang tanah tercapai pada 2024
Workshop tersebut secara terbuka memberi ruang kepada seluruh peserta untuk melihat dan merefleksikan sejumlah pencapaian Reforma Agraria pada tahun sebelumnya.
"Tidak hanya pencapaian Reforma Agraria tapi juga berbagai kekurangan dan berbagai kegagalan, menjadi penting bagi kita untuk melihat kembali dan menarasikan kembali potret Reforma Agraria di setiap tahun terakhir," ungkap Dalu.
Hadir membuka sekaligus menjadi pembicara kunci pada workshop ini, yaitu Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Secara umum, Susiwijono menyampaikan arahan Menko Perekonomian mengenai peningkatan sinergi dan koordinasi antar K/L/D, terutama penyeragaman data dan peta terkait tanah transmigrasi dan konflik agraria, serta untuk kemudahan dalam menentukan pola penyelesaian permasalahan yang dibutuhkan.
Baca juga: Menteri AHY bicara potensi kerja sama Indonesia-Azerbaijan
"Mengingat pentingnya pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024 nanti, melalui Workshop ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konkret, resolusi yang nyata dalam penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi dan konflik agraria di Indonesia,” harap Susiwijono Moegiarso.
Menurut Susiwijono, perlu dukungan pembiayaan terutama APBN maupun APBD serta dukungan prioritas dan sinkronisasi kegiatan Reforma Agraria di K/L pusat dan pemerintah daerah.
"Kami juga sangat mengharapkan, dukungan dan kerja sama seluruh stakeholders di dalam program Reforma Agraria," pungkasnya.
Diketahui, tujuan dari pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024, antara lain Penyampaian capaian Program Strategi Nasional (PSN) Reforma Agraria Tahun 2014 -2024, Penyusunan "Baseline" Reforma Agraria 2025-2029, dan sebagai tindak lanjut kesepakatan sembilan menteri dalam GTRA Summit Karimun 2023.
Baca juga: Pembina IKAWATI ATR/BPN ajak peduli pendidikan mulai lingkungan terdekat
