PLN ajak komunitas global kolaborasi pendanaan transisi energi
Kamis, 23 Mei 2024 10:42 WIB
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di sela agenda "Deepdive Session" Tri Hita Karana-World Economic Forum, menjelaskan PLN kini tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik semata, melainkan juga terhadap lingkungan yang berkelanjutan pada kegiatan di Bali, Ahad (19/5/2024). (ANTARA/HO-PLN UID Kalselteng)
Banjarbaru (ANTARA) - PT PLN (Persero) dan Pemerintah Republik Indonesia mengajak komunitas global berkolaborasi perubahan transisi energi terutama pada sisi pendanaan yang tercermin melalui agenda Tri Hita Karana-World Economic Forum.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangan tertulis humas PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Kota Banjarbaru, Kamis menekankan, Global Blended Finance Alliance (GBFA) menjadi dasar bagi perubahan transformasi dan pengetahuan masa depan untuk mempercepat penciptaan nilai dan investasi di sektor-sektor ekonomi utama, salah satunya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
"Mata dunia tertuju pada Indonesia sehingga kita harus menjadi contoh transisi energi berkeadilan yang benar-benar berhasil menyeimbangkan pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan pengelolaan lingkungan hidup," ujar kata Menko Luhut pada acara yang digelar di Bali, Minggu (19/5).
Menurut Luhut, kolaborasi diperlukan guna memecahkan tantangan global transisi energi dan inisiatif seperti JETP perlu didukung keselarasan pemangku kepentingan yang kuat tidak hanya pada aspek teknis, namun juga relasional agar dapat menggunakan kesempatan untuk belajar bersama dalam memecahkan tantangan ke depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang hadir pada kegiatan itu mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam transisi energi saat ini adalah dukungan pembiayaan.
"Untuk mendapatkan dukungan finansial yang memadai, terdapat beberapa inisiatif seperti JETP, AZEC, IPEF yang saat ini sedang berjalan, kami memerlukan dukungan finansial lebih lanjut untuk mempercepat pencapaian NZE," ungkap Arifin.
Arifin menambahkan, pemerintah selalu memprioritaskan daya beli serta kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan transisi energi sekaligus memastikan program transisi energi bersih harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri), Head of JETP Indonesia Secretariat Paul Butarbutar (kedua dari kiri), Director of Clime Capital, John Colombo (tengah), Associate Professor/Academics Director, United In Diversity (UID), Shobi Lawalata (kedua dari kanan) dan Country Director, Indonesia Resident Mission, Asian Development Bank, Jiro Tominaga (kanan) ketika menjadi panelis dalam "Deepdive Session" Tri Hita Karana-World Economic Forum di Bali, Ahad (19/5/2024). (ANTARA/HO-PLN UID Kalselteng)
"Kerja sama antara negara maju dan berkembang harus diperkuat untuk saling mengisi kesenjangan agar tidak ada yang tertinggal," kata Arifin.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam "deepdive session" di sela agenda mengatakan pihaknya kini tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik semata, melainkan juga terhadap lingkungan yang berkelanjutan.
"Melalui transisi energi, kami harus memastikan generasi yang akan datang memiliki masa depan lebih baik dari kita. Oleh karena itu, tidak bisa terfragmentasi, kita harus bersatu dan berkolaborasi dalam dalam teknologi, inovasi dan juga kolaborasi dalam pendanaan," jelas Darmawan.
Darmawan menegaskan, PLN juga tengah menyiapkan rencana ketenagalistrikan nasional yang lebih hijau dari yang pernah ada sehingga melalui roadmap itu, PLN akan meningkatkan kapasitas bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 75 persen dan gas sebesar 25 persen pada 2040.
Upaya tersebut menjadi peluang berbagai pihak turut berkolaborasi, salah satunya melalui "blended finance" atau instrumen pendanaan yang menggabungkan pembiayaan publik dengan pembiayaan swasta sehingga menawarkan biaya modal yang lebih rendah.
"PLN sangat terbuka dengan pendanaan berskema blended finance mengingat kolaborasi pendanaan seperti ini sangat dibutuhkan selama masa transisi menuju Net Zero Emissions dan perlu didorong agar jenis pendanaan ini lebih berkembang dan menjadi pendorong akselerasi transisi energi," kata Darmawan.
