Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp675,87 miliar yang dialokasikan sekitar Rp350 miliar untuk meningkatkan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke Kementerian Keuangan.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa, mengharapkan penambahan anggaran segera terealisasi agar usulan target PTSL dapat terakomodir.
Baca juga: Rakernis Ditjen Pentag 2024 tekankan sinergi jamin reforma agraria berkelanjutan
Saat ini, Kementerian ATR/BPN fokus menyelesaikan target 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia, sedangkan hingga Mei 2024 sudah terealisasi sebanyak 459 RDTR.
“RDTR ini adalah kunci dan pintu masuknya investasi. Melalui RDTR kita dapat melaksanakan pembangunan dengan berdasarkan tertib tata ruang, sehingga akan menarik investor untuk berinvestasi," kata Yulia Jaya Nirmawati.
Pada koridor reforma agraria, Yulia menuturkan Kementerian ATR/BPN berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) terkait penetapan batas kawasan hutan pada sektor Redistribusi Tanah dari hasil pelepasan kawasan hutan.
Hal ini, menurut Yulia, agar tidak terjadi kesalahan membuat sertipikat tanah di kawasan hutan yang bisa menimbulkan permasalahan pertanahan pada masa mendatang.
"Kami juga mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta kementerian/lembaga (K/L) terkait agar program kami dapat berjalan dengan lancar," ucap Yulia Jaya Nirmawati.
Baca juga: Publikasi Kementerian ATR/BPN meningkat 157 persen
Sementara itu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin.
Anggota Komisi II DPR RI itu membahas sejumlah pencapaian program reforma agraria di Kantor Bupati Maros.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Haruna menjelaskan reses ini untuk pelaksanaan fungsi pengawasan terutama pada bidang pengawasan reforma agraria.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu mitra Komisi II DPR RI mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelesaian hak atas tanah dan bekerja sesuai koridor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Seperti halnya program PTSL ini, masyarakat Maros ingin jumlah target PTSL ditambah dan ada percepatan Rencana Tata Ruang WIlayah (RTRW) dan RDTR. Kami selaku Komisi II tentunya terus mengawasi ini agar kinerja pemerintah berjalan dengan optimal sesuai fungsinya," ungkap Haruna.
Baca juga: Menteri AHY percepat urus lahan relokasi korban erupsi Gunung Ruang
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulsel, Tri Wibisono menjelaskan Kanwil BPN Provinsi Sulsel telah menuntaskan target PTSL sebanyak 48.816 bidang pada 2023.
Pada 2024, Kanwil BPN Provinsi Sulsel memiliki target sebanyak 45.500 bidang dan saat ini tengah dilakukan pengukuran serta penyelesaian lainnya.
"Pada 2024, Kementerian ATR/BPN memberikan prioritas kepada penyelesaian permasalahan kawasan hutan.
Oleh karena itu, Tri mengungkapkan Kanwil BPN Sulsel dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) berkoordinasi dan sinkronisasi lahan, sehingga dapat mendukung program PTSL.
Dalam kegiatan ini, turut hadir sebagai tuan rumah, Bupati Maros, Andi Syafril Chaidir Syam beserta jajaran; Anggota Komisi II DPR RI; Sekretariat Komisi II beserta jajaran; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Muhammad Asdhar; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Achmad.
Baca juga: Menteri AHY tempuh perjalanan darat menuju lokasi korban erupsi Gunung Ruang
Kementerian ATR/BPN ajukan tambahan dana PTSL Rp350 miliar
Selasa, 7 Mei 2024 17:42 WIB
RDTR ini adalah kunci dan pintu masuknya investasi.