Batulicin (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, mentargetkan pada periode 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten setempat mencapai Rp3,1 triliun lebih.
"Tahun ini kita mentargetkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp104.733.000.000, target pendapatan asli daerah (PAD) Rp223.865.653.275 dan target pendapatan keseluruhan sebesar Rp3.152.601.982.221,37," kata Kepala Bapenda Kabupaten Tanah Bumbu H. Deny Harianto, di Batulicin Senin.
Baca juga: Bapenda: Pelatihan penilai objek PBB-P2 upaya optimalisasi pungutan objek pajak
Dirincikan, target pendapatan bagi hasil pertambangan atau dana bagi hasil (DBH) minerba Rp1.501.053.667.227,68. retribusi daerah Rp16.497.533.482. DBH perkebunan Rp28.820.254.250 dan target retribusi kepelabuhanan Rp65.125.000, hotel dan restoran Rp18.100.000.000.
Sedangkan PAD secara keseluruhan pada 2023 sebesar Rp227.406.029.408 dan realisasinya Rp225.365.758.731,32 atau sekitar 99,10 persen.
Target pendapatan 2023 Rp3.348.889.183.989,27
dan realisasi pendapatan mencapai Rp3.457.726.312.537,32 atau sekitar 113,07 persen.
Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target pendapatan pajak daerah untuk beberapa jenis pajak, yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) masih banyaknya wajib pajak yang belum berizin sehingga berdampak pada wajib pajak yang sudah berizin.
Solusi yang akan dilakukan yakni melakukan pendataan kembali dan pemutakhiran data, dan juga perlu dilakukan update perhitungan potensi.
kendala pajak air bawah tanah belum adanya ukuran besaran pemakaian air yang digunakan oleh wajib pajak dan solusi yang akan dilakukan pemasangan alat ukur untuk seluruh wajib pajak sehingga dapat menentukan besaran pemakaian dan besaran yang harus disetorkan.
Sarang burung walet, dari 900 ratusan wajib pajak yang terdata, hanya sekitar 40 wajib pajak yang melakukan penyetoran dengan alasan belum menghasilkan.
Solusinya akan dilakukan pemutakhiran data dan potensi untuk seluruh wajib pajak yang sudah menghasilkan, akan dilakukan kerjasama kembali dengan balai untuk data data WP yang sudah menghasilkan. PBB akan dilakukan pemutakhiran data, baik data piutang maupun data pemekaran desa.
Baca juga: Said Akhmad: permudah layanan BPHTB bagi masyarakat
BPHTB, dari teget yang ditetapkan hanya bisa tercapai sekitar 30 persen, ini dikarenakan adanya rencana penerimaan yang cukup besar dari perusahaan, tidak dapat terealisasi di tahun 2023 dan akan terealisasi di tahun 2024.
"Untuk tahun 2024 inovasi yang dilakukan untuk peningkatan PAD diantaranya akan dilakukan inovasi yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan Kantor Pajak Pratama dalam menentukan potensi seperti pajak PBB untuk perkebunan, pelabuhan, jalan, jembatan, ATM, SPBU," jelas Deny.
Deny melanjutkan, inovasi lain yang akan dilakukan yaitu menambahan pemasangan tapping box atau alat transaksi pembayaran.
Memberikan hadiah dorprize kepada masyarakat yang bertransaksi menggunakan tappingbox, ini merupakan upaya pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi mensukseskan program kerja pemerintah daerah.
"Diharapkan masyarakat yang berinisiatif untuk memberikan pajak pada saat bertransaksi. Dengan adanya doprize berupa umroh, kendaraan roda dua dan doprize lainnya, tutupnya.
