Pemprov Diminta Upayakan Rusunawa Nelayan Kotabaru

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan meminta agar pemerintah provinsi setempat mengupayakan pembangunan rumah susun sewa untuk nelayan di wilayah pulau terpisah Kabupaten Kotabaru.

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr H Bardiansyah MM mengemukakan permintaan tersebut di Banjarmasin, Kamis, menanggapi aspirasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan masyarakat nelayan di wilayah timur provinsi itu.

Pasalnya menurut informasi Pemkab Kotabaru, lanjut Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perumahan rakyat itu, banyak nelayan di wilayah timur provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut memerlukan tempat tinggal yang layak huni.

"Mengapa kita mintakan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel turutserta mengupayakan rumah susun sewa (rusunawa). Karena lahan untuk pembangunan tempat tinggal nelayan di Kotabaru itu milik pemprov juga," tuturnya.

Politikus senior Partai Golkar itu menyarankan, untuk pembangunan rusunawa di "kota gunung bamega" Kotabaru tersebut, Pemprov Kalsel dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat dan pengelolaannya nanti bisa pemkab setempat.

"Jika memungkinkan pembangunan rusunawa tersebut masuk dalam program satu juta rumah. Hal itu cukup beralasan, karena seiring dengan keinginan Kementerian Kelautan dan Perkianan (KKP)," ujarnya menjawab Antara Kalsel.

"Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melontarkan keinginan membangun rusunawa untuk nelayan tersebut saat peringatan Hari Nusantara di Kotabaru tahun 2014, yang ketika itu dihadiri Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Komisi III DPRD Kalsel sesuai kewenangan yang ada akan terus mengawal dan memperjuangkan hingga terwujudnya rusunawa di Kotabaru - salah satu sentra usaha perikanan laut di wilayah timur provinsi tersebut, demikian Bardiansyah.

Sebelumnya anggota DPRD Kalsel Hj Syarifah Santiyansyah SH asal daerah pemilihan (dapil) VI provinsi tersebut yang meliputi Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru menyampaikan aspirasi itu kepada Komisi III DPRD Kalsel.

"Pemkab Kotabaru sudah mengusulkan pembangunan rusunawa tersebut kepada pemerintah pusat. Sebagai wakil rakyat asal dapil Kalsel VI, maka secara moril saya berkewajiban memperjuangkan/menyampaikan aspirasi itu," ujar anggota Komisi I DPRD Kalsel tersebut.

"Srikandi" Partai Golkar asal Tanbu dan juga mantan anggota DPRD Kabupaten tersebut mengatakan, rusunawa di Kotabaru itu tidak hanya untuk nelayan, tapi juga warga yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan hunian layak.

"Kita berharap dengan tempat tinggal yang layak, masyarakat nelayan bisa hidup tenang dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka," ujar Andi Nene (panggilan lain Syarifah Santiyansyah).

Menurut wanita berdarah bangsawan Bugis dan Arab tersebut, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan nusantara yang menjadi bagian dari nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla.

Oleh sebab itu tidak berlebihan jika pemerintah bisa segera membangun rusunawa di Kotabaru yang akan menjadi salah satu pangkalan kekuatan nusantara wilayah timur Indonesia, demikian Andi Nene.