Banjarmasin (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS,l DPRD Kalimantan Selatan ( Kalsel) menyoroti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Sekretaris Fraksi PKS, Firman Yusi mengemukakan itu di Banjarmasin, Sabtu sesudah membaca keterangan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia tentang IKLH provinsinya.
Baca juga: Pemprov Kalsel terus berupaya tingkatkan IKLH
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian KLH Tahun 2022 IKLH Kalsel pada angka 71,97 atau meningkatkan bila dibandingkan dengan 2021 hanya 71,03.
"Alhamdulillah angka IKLH secara Kelurahan mengalami peningkatan. Namun menurut perhitungan pada per komponen, salah satunya Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan dari 54,74 menjadi 54,63," ungkapnya.
Menurut dia, persoalan menurun IKA harus menjadi perhatian dan perlu pencermatan bersama agar bisa meningkat dengan bersama-sama pula menjaga dan melestarikan sungai, laut dan sumber air lainnya di Kalsel.
Dalam upaya menjaga dan pelestarian sumber daya air tersebut, Fraksi PKS menyarankan, pemerintah daerah agar segera melakukan reboisasi dan rehabilitasi tutupan hutan serta lahan yang rusak.
Selain itu, perbaikan dan pemulihan fungsi sungai dan drainase dari hulu sampai hilir, gerakan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis dan menggalakkan revolusi hijau.
"Usah atau gerakan itu semua salah satu upaya menghindari Banua dari darurat ruang dan bencana ekologis yang merupakan bagian dari degradasi lingkungan," ujar alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru tersebut.
Sebagai contoh bencana banjir yang melanda Kalsel hampir setiap tahun, terparah Januari 2021 banjir melanda hampir seluruh wilayah kabupaten/kota, dan masih menyisakan bekas bencana yang belum tertangani antara lain di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Baca juga: Indeks kualitas air dan tutup lahan di Tapin masih rendah
"Kita hanya mengingatkan saja agar betul-betul menjadi perhatian yang lebih serius. Karena persoalan tersebut sudah kami sampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PKS terhadap RAPBD Kalsel 2024," demikian Firman Yusi.
