"Pasalnya penerapan aplikasi I-Pubers yang sedang Kementan ujicobakan di Kalsel sejak Juni 2023 tampaknya belum memberikan solusi masalah pupuk, ujar Ketua Komisi II DPRD provinsi setempat, Imam Suprastowo, Senin malam sesudah konsultasi dengan Kementan.
Persoalan I-Pupbers itulah yang mendorong atau melatarbelakangi Komisi II DPRD Kalsel pada kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah, 17 - 19 September 2023 berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan di Jakarta, 18 September 2023.
Komisi II yang juga membidangi pertanian secara umum ingin mendapatkan kejelasan dan manfaat dari penggunaan aplikasi yang berbasis data petani.
"Karena di masyarakat nanti pasti banyak pertanyaan mengenai pupuk bersubsidi. Sebab di Kalsel, seperti kata Kepala Bidang (Kabid ) PSP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel kita kelebihan pupuk yang tidak diambil petani. Tetapi di sisi lain banyak sekali petani mengeluhkan masalah kekurangan pupuk. Hal itulah yang akan kita pecahkan bersama," ujar Imam.
Menurut dia, selama ini penyebab permasalahan tersebut terjadi ketika pendistribusian pupuk yang tidak sesuai waktu tanam petani.
“Pupuk datang tapi tidak ditebus oleh petani karena lahan belum siap. Misal dibeli pun, disimpan di Gapoktan ada yang mempermasalahkan, dianggap menimbun. Ini yang harus ada titik temu supaya pupuk datang dan ditebus petani pada saat siap tanam. Tidak ada lagi masalah”, ujarnya.
Oleh karenanya, Imam Suprastowo berharap, dengan adanya aplikasi I-Pupbers memberikan kemudahan bagi para petani untuk bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan.
Hal lain yang terpenting lagi, pupuk tersebut tersedia pada waktu yang tepat yakni saat lahan petani siap. Mengingat hampir seluruh petani di Kalsel, masih menggunakan sistem pertanian tadah hujan.
“Saya minta ke depan datangnya pupuk dengan kesiapan lahan disesuaikan karena di Kalsel rata-rata pertanian tadah hujan," tegas Imam Suprastowo.
Anggota Komisi II Aris Gunawan juga berharap pemerintah mau menambahkan jumlah kuota pupuk bersubsidi untuk para petani di Kalsel mengingat posisi provinsinya saat ini sebagai provinsi penyangga Ibu Kota ota Negara (IKN).
“Saya berharap, melalui Kementan RI, ada penambahan alokasi pupuk bersubsidi mengingat Kalsel sebagai penyangga IKN”, tegas Aris.
Sementara Koordinator Monitoring dan Evaluasi (Monev) Ditjen PSP German Silaen sangat mengapresiasi kedatangan Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Kalsel bersama rombongan yang langsung cepat tanggap menyikapi ujicoba aplikasi I-Pupbers.
Ia menjelaskan, I-Pupbers merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya yang disesuaikan dengan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Saran dari BPK RI itu dengan harapan melalui aplikasi tersebut dapat meminimalkan penyimpangan pupuk bersubsidi dan tersalurkan sesuai kuota yang ada dan lebih tepat sasaran.
“Kuota (pupuk) ini di I-Pupbers kelihatan mana yang belum dan yang menebus. Sekarang 'by name by addres'. Jadi yang ada dialokasi pupuk bersubsidi harus dia yang menebus”, ujarnya seraya berharap aplikasi tersebut ke depan kian dapat penyempurnaan.
