“Kita bekerja untuk masyarakat, sampaikan segala informasi yang dibutuhkan publik agar tidak menimbulkan stigma negatif,” kata Roy di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: Anggota DPRD Kalsel: Peran saksi pemilu wujudkan stabilitas nasional
Roy menyebutkan SKPD wajib melaporkan isu yang beredar di masyarakat dan segera menindaklanjuti agar Pemprov Kalsel tidak mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat, dan Kepala SKPD juga harus mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
“Kita harus melakukan manajemen isu agar media massa tidak menganggap Pemprov Kalsel sebagai lembaga pemerintahan yang meresahkan,” ucapnya.
Dia mengungkapkan contoh kasus yang sedang marak pemberitaan yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel, ia memperkirakan karhutla masih terus terjadi hingga dua bulan ke depan.
Baca juga: Tim Light Community Tabalong juara Kalsel Innovation Award 2023
Menurutnya, Kepala SKPD yang terlibat wajib memberikan tanggapan yang baik tentang upaya penanggulangan yang sedang berjalan, hal itu untuk menghindari disinformasi di tengah-tengah masyarakat.
Ia mengimbau seluruh Kepala SKPD secara terbuka menyampaikan upaya apa saja yang telah dilakukan Pemprov, sejauh apa program yang berjalan, serta solusi yang diberikan.
Dia meminta dinas terkait segera membentuk tim manajemen isu yang diisi oleh orang kompeten tentang isu pemerintahan, ia mengatakan pula, tim tersebut tidak boleh diisi oleh orang yang tidak mampu berkontribusi terhadap penanganan isu.
Baca juga: Bank Kalsel berikan bantuan kepada korban kebakaran di Setia Banjarmasin
Lebih lanjut, ia menyampaikan agar dinas terkait juga mencanangkan program berupa penghargaan dari Gubernur bagi Kepala SKPD yang responsif terhadap isu masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kalsel melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Respons Isu Bagi 49 Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalsel dan 13 Diskominfo tingkat Kabupaten dan Kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kalsel Muhamad Muslim mengatakan kegiatan penandatangan komitmen bersama 49 Kepala SKPD Provinsi Kalsel dan 13 Diskominfo tingkat kabupaten dan kota bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait pentingnya pengelolaan isu yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan respon positif.
Dia mengungkapkan dalam kurun satu tahun, program ini menjadi indikator untuk menentukan Kepala SKPD yang responsif terhadap isu publik.
“Kepala SKPD setidaknya memberikan penjelasan kepada publik terkait isu yang berkembang,” ujar Muslim.
Baca juga: BMKG prakirakan Kalsel mengalami puncak musim kemarau pada September
