DPRD Kalsel konsultasikan dana hibah dengan BNPB

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) koordinasikan masalah dana hibah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Jakarta.

"Kita perlu mengonsultasikan sinkronisasi percepatan bantuan dana hibah dengan BNPB," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas sebelum Komisinya melakukan konsultasi, Jumat.

Baca juga: Bupati Tanah Laut beri hibah satu miliar rupiah demi kemajuan sepak bola

Pasalnya, bantuan dana hibah tersebut perlu sesegera mungkin agar bisa melakukan penanggulangan bencana secara dini supaya tidak menimbulkan dampak lain.

"Apalagi menghadapi musim penghujan kemungkinan terjadi bencana banjir dan bencana alam lainnya perlu persiapan atau ketersediaan dana untuk penanggulangan," tambahnya.

Oleh karenanya, Komisi I yang diketuai Hj Rachmah Norlias dan Wakil Ketuanya Siti Noortita Ayu Febria Roosani mengonsultasikan sinkronisasi percepatan bantuan dana hibah dengan BNPB.

"Kita berharap bantuan dana hibah terkait penangguhan bencana segera sinkron dan terealisasi sehingga setiap bencana yang terjadi bisa cepat tertanggulangi, termasuk dampak-dampaknya," demikian Suripno Sumas.

Konsultasi dengan BNPB tersebut saat Komisi I DPRD Kalsel kunjungan kerja (Kunker )ke luar daerah/provinsi, 17 - 19 Agustus 2023.

Pada waktu bersamaan, Komisi-Komisi lain (II, III dan IV) di DPRD Kalsel juga Kunker ke luar daerah dengan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi (topoksi) masing-masing.

Sebagai contoh Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan diketuai Imam Suprastowo, Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur diketahui H Sahrujani, serta Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) diketuai HM Lutfi Saifuddin.

Baca juga: Bupati Tanah Laut Gunakan dana hibah sebaik mungkin