Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Bappelitbangda HSS menggelar rapat koordinasi (rakor) Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) HSS dan organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan stakeholder terkait.
Rakor dipimpin Kepala Bappelitbangda HSS M. Arlian Syahrial didampingi Kepala BPS HSS Agung Setiawan Prasetya, dan Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) HSS Hj. Rahmawaty.
"Pertemuan kita ini dalam menindaklanjuti arahan presiden, terkait dengan kemiskinan ekstrem yang berupa target kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sebesar 0 persen, validasi data yang perlu dibenahi, serta strategi pengentasan yang terintegrasi," kata Arlian dalam paparan, mengutip pers relese Diskominfo HSS, di aula Dinas PUTR HSS, Kandangan, Jum'at.
Baca juga: Bupati HSS harapkan semua OPD terintegrasi wujudkan smart city
Dijelaskan Arlian, dalam mengambil langkah percepatan ini tentu saja membutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak yang terkait, dalam mengentaskan kemiskinan.
Dari pertemuan ini diharapkan semua partisipan mengikuti dengan seksama, menyimak setiap moment diskusi sebagai bentuk koordinasi, dalam sinergitas mengambil langkah dan kebijakan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang ada di wilayah HSS.
Menurut Arlian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, jika dilihat dari garis kemiskinan nasional dengan angka Rp472.535 per kapita per bulan atau sekitar Rp15.750 per kapita per hari.
"Sedangkan dari garis kemiskinan kita di Kabupaten HSS di angka Rp516.857 per bulan sesuai data tahun 2022," ujar Arlian.
Kemiskinan ekstrem itu diukur dengan menggunakan “Absolut Poverty Measure", yang setara dengan 1,9 US$ PPP per hari atau setara dengan Rp322.170 per bulan atau senilai Rp10.739 per hari.
Baca juga: Diskominfo HSS siaran keliling imbau masyarakat daftarkan KTP Digital
Disampaikan juga, definisi kemiskinan ekstrem yakni sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, atau kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Ketidakmampuan ini meliputi dalam pemenuhan kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi, yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tetapi juga akses pada layanan sosial.
Dalam rangkaian rakor, Kepala Bappelitbangda HSS bersama Kepala Diskominfo HSS Hj Rahmawaty melakukan penandatanganan fakta integritas dan penyerahan akun Geoportal Kebijakan Satu Peta kepada Diskominfo HSS.
