Pemkab HSS launching QRIS tingkatkan penyelenggaraan layanan pemerintah

Kandangan (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Achmad Fikry melaunching pembayaran pajak dan retribusi melalui integrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Kegiatan ini dirangkai High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di kabupaten setempat.

"Dengan elektronifikasi dalam sektor keuangan daerah yang kita lakukan, dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah," kata Fikry, dalam sambutan, di aula Rakat Mufakat, kantor bupati, Kandangan, HSS, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jum'at.

Selain itu, untuk  peningkatan pelayanan publik dan mengoptimalkan Pendapat Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan daya saing Kabupaten HSS.

Baca juga: Ketua DPRD : Pelaksanaan pembangunan Pemkab HSS berjalan sangat baik

Dijelaskan Fikry, di Kalsel ini HSS menjadi satu-satunya kabupaten, yang ditunjuk Menpan RB mengimplementasikan MPP Digital.

"Sehingga launching yang kita laksanakan hari ini sejalan dengan penerapan MPP Digital, yang segera di tahun ini kita terapkan,” ujar Fikry.

Dengan diluncurkannya QRIS sebagai pembayaran pajak dan retribusi, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi.

Fikry juga berharap dapat terus dilakukannya sinergi dan kolaborasi antara Pemkab HSS dengan pihak perbankan, terkhusus Bank Indonesia (BI).

Langkah ini nantinya dalam rangka mensosialisasikan secara masif, terkait penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi secara optimal.

“Kami ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada perbankan yang ada, terkhusus Bank Indonesia," ucap Fikry.

Baca juga: Bupati harapkan kegiatan VLH berikan masukan perkuat posisi KLA HSS

Serta, juga menginginkan supaya nanti di tempat pelayanan publik, seperti fasilitas pariwisata dan lainnya, dapat menggunakan Qris seperti ini, sehingga bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Budi Wihartanto, mengatakan digitalisasi merupakan kebutuhan bagi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia.

Menurut Budi, urgensi digitalisasi yakni dapat meningkatnya PAD, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah.

“Harapan kami kolaborasi dan sinergi dengan Pemkab HSS dapat berlanjut, mendukung akselerasi tranformasi keuangan daerah dan akuntabilitas,” tutur Budi.