Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan menjadi salah satu proyek percontohan Mal Pelayanan Publik (MPP) dari total 21 kabupaten dan kota pada tingkat nasional.
Sekretaris Daerah HSS Muhammad Noor di Kandangan, Kamis, mengatakan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin meresmikan MPP Digital sebagai rangkaian "soft launching" MPP Digital tingkat nasional di Istana Wakil Presiden pada Selasa kemarin.
"Alhamdulillah dan terima kasih atas di tunjuknya HSS sebagai salah satu pilot project, serta akan terus berusaha mensukseskan program dari pemerintah pusat ini," kata Noor.
Baca juga: Pemkab HSS launching QRIS tingkatkan penyelenggaraan layanan pemerintah
Saat ini, dijelaskan Noor, MPP Digital di Kabupaten HSS sudah mulai diterapkan dalam pelayanan, terutama lebih memprioritaskan layanan kependudukan yang telah mencapai 10.000 pengguna KTP digital.
Selain itu, Noor juga berharap warga HSS bisa mendaftarkan data kependudukan secara digital, agar nantinya data tersebut bisa mempermudah melakukan fasilitas pelayanan yang akan dilakukan.
"Kehadiran MPP Digital kita ini diinisiasi secara kolaboratif, antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan berbagai kementerian lainnya, ujar Noor.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin mengatakan MPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi.
Baca juga: DPMPTSP HSS fasilitasi ekspose persetujuan komitmen PBPH PT Barito Mega Karbonate
"Saya minta seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP Digital, seraya memperkuat kolaborasi untuk memastikan implementasinya,” ucap Ma'ruf saat arahan soft launching.
Kehadiran MPP menurut Ma'ruf, seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minim informasi layanan.
Ditambahkan Ma'ruf, agar juga dicermati aspirasi, umpan balik, dan menyempurnakan, karena MPP Digital menjadi cara kerja baru dalam mengelola layanan pemerintahan.
