Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI).
"Kami berterima kasih kepada kementerian yang selalu mensupport Pemkab HSS, agar dengan adanya kegiatan bisa memberikan banyak masukan, supaya nantinya kebijakan ke depan memperkuat posisi KLA," kata Bupati HSS, H Achmad Fikry, dalam sambutan di pendopo bupati, Kandangan, Senin.
Dijelaskan Fikry, secara kebijakan pihaknya berkomitmen kuat untuk terus memberikan hak-hak anak dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Secara regulasi pun sudah dibuat peraturan-peraturan, yang bisa melindungi anak-anak.
Baca juga: Pemkab HSS kembali raih penghargaan KLA
Fikry juga berharap dengan penilaian hybrid pada hari ini menjadi motivasi bagi pemkab HSS untuk terus mengambil langkah konkrit, sehingga KLA di HSS bisa lebih baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Meski tidak mudah untuk melakukan itu, tetapi saya yakin dengan kerjasama semua anggota gugus tugas, dukungan stakeholder, dan masyarakat. Kita akan bisa menciptakan KLA yang kita idam-idamkan dan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita," ujar Fikry.
Sebelumnya, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak KPPPA, Muhammad Ihsan, mengatakan KLA adalah kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dilakukan secara berencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Baca juga: Advokasi KLA tingkatkan peran tugas gugus tugas di HSS
Menurut Ihsan, ada da 24 indikator KLA yang harus dipenuhi, yang dikelompokkan ke dalam lima kluster substansi dan satu kelembagaan.
"Meliputi kluster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan kluster perlindungan khusus untuk anak-anak kita," terang Ihsan.
