Sorotan Fraksi PKS itu dalam pemandangan umumnya terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau LPPA Kalsel 2022 pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat dipimpin Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin, Rabu.
Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya retribusi sewa Alsintan serta kurang volume atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel 2022.
Dalam pemandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan H Haryanto itu mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel yang sepuluh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak Tahun 2013.
Namun menurut wakil rakyat dari PKS itu, mengingatkan Pemprov Kalsel jangan terlena atau berpuas diri, tetapi tetap bekerja optimal dan maksimal dalam melayani masyarakat setempat khususnya.
Selain itu, perlu standar pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai tolok ukur/pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.
Fraksi PKS juga mengapresiasi dalam LPPA Kalsel 2022 terungkap, bahwa realisasi Pendapatan Daerah Rp8,155 triliun lebih atau 193,83 persen dari yang dianggarkan Rp7,854 triliun lebih.
Sedangkan realisasi Belanja Daerah 2022 Rp5,260 triliun lebih atau 87,08 persen dari yang dianggarkan Rp6,040 triliun lebih, demikian wakil rakyat dari PKS.
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai H Karlie Hanafi Kalianda dan Sekretarisnya Troy Satria mengharapkan agar pendapatan daerah lebih meningkat lagi dari berbagai potensi yang belum tergarap.
Selain itu, dalam pemandangan umum yang dibacakan H Sahrujani tersebut, FPG mengharapkan optimalisasi pendapatan pada sektor Dana Bagi Hasil Pajak maupun bukan pajak.
Begitu pula program strategis yang dananya dari pemerintah pusat, baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dapat lebih mendukung terhadap berbagai peningkatan dan perkembangan pembangunan.
"Belanja daerah yang tentunya sesuai kebutuhan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga dapat menekan inflasi yang tentunya pula akan memperbaiki terhadap Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia," harap FPG
Pada rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut hadir Sekdaprov Roy Rizali Anwar mewakili Gubernur setempat H Sahbirin Noor atau Paman Birin yang berhalangan hadir karena kegiatan lain.
