Pemkab HSS jadi nominator penilaian PPD Tahap II

Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi salah satu nominator Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahap II tingkat nasional pada ajang PPD 2023.

Penilaian tahap ini dilakukan dengan presentasi dan wawancara yang dilaksanakan secara hibrid oleh Kementerian PPN/BAPPENAS RI dengan menghadirkan tim penilai utama dan tim penilai independen.

"Tanpa sebuah proses yang matang tidak akan bisa menghasilkan apa-apa, jadi perencanaan sangatlah penting, kami terus fokus untuk penyusunan dokumen perencanaan, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dirasakan manfaatnya," kata Bupati HSS, Achmad Fikry melalui keterangan tertulis di Kandangan, Sabtu.

Fikry menjelaskan PPD ini menjadi motivasi bagi Pemkab HSS untuk terus berbenah memperbaiki perencanaan  agar menghasilkan prestasi yang terbaik.

Fikry mengungkapkan Pemkab HSS meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak sembilan kali beruntun, hal itu menjadi pertimbangan sebagai nominator PPD dari hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan RI.

Baca juga: Bupati HSS terima penghargaan UHC Award Tahun 2023

Selain itu, Fikry menyampaikan Pemkab HSS menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mampu menurunkan jumlah kemiskinan selama masa pandemi COVID-19 sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian PPN/Bappenas.

"Semua itu adalah gambaran dari sebuah proses perencanaan yang bagus yang maksimal kita upayakan, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bagus pula," ungkap Fikry.

Kepala Bappelitbangda HSS, M Arlian Syahrial memaparkan 22 indikator meliputi empat aspek, yaitu pencapaian kualitas, dokumen RKPD, proses penyusunan dokumen RKPD dan inovasi daerah yang sudah telah dilakukan Pemkab HSS. Arlian mengungkapkan Pemkab  HSS terpacu untuk terus melaksanakan kegiatan secara inovatif, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.

Seperti memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada seluruh layanan masyarakat dalam program BPJS semesta, Universal Coberage (UHC), melakukan intervensi terhadap kemiskinan dengan penurunan beban pengeluaran masyarakat.

"Kemudian kita juga memberikan perhatian kepada masyarakat penerima sasaran program, dengan memenuhi kebutuhan dasar lewat PRS, Rastrada, Jadup, Lansia, Program berupaya, Program UEP," tutur Arlian.

Ia juga menambahkan Pemkab HSS berkomitmen memberikan pelayanan publik terbaik untuk masyarakat, yaitu 129 layanan melalui Mall Pelayanan Publik.

Baca juga: Kabupaten HSS raih penghargaan IGA empat tahun berturut-turut

Juga di sektor ekonomi, pemerintah daerah berusaha menyerap secara maksimal produk dalam negeri, yaitu produk UMKM HSS dengan melalui aplikasi si Open HSS.

Pemkab HSS dapat meraih kemiskinan turun dari 4,84 persen di 2021 menjadi 4,54 persen pada 2022, IPM naik dari 69,21 pada 2021 menjadi 69,76 pada 2022.

"Tingkat pengangguran kita di HSS tahun 2022 juga terendah di Kalsel diangka 2,29 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi HSS tahun 2022 tumbuh positif sebesar 4,02 persen,  dan meraih predikat Sakip A dan RB dengan predikat BB tahun 2022," tutur Arlian.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Tahap II dari Kementerian PPN/ Bappenas Agustyn Arry Yanna menyebutkan sekarang persaingan untuk berkompetisi semakin ketat bagi kabupaten atau kota pada ajang PPD.

"Mudah-mudahan HSS kembali bisa mendapatkan PPD ini untuk ketiga kalinya, dalam tiga tahapan evaluasi, baik di penilaian dokumen, presentasi dan wawancara serta verifikasi," ucap Agustyn.