Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengentaskan puluhan desa yang masih tertinggal bahkan ada yang masih sangat tertinggal hingga tahun 2023.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Kalsel Faried Fakhmansyah di Banjarmasin, Sabtu, menyampaikan, berdasarkan indeks desa membangun, hingga akhir tahun 2022, masih ada sebanyak 34 desa berstatus tertinggal di provinsi ini.
"Bahkan ada dua desa di provinsi ini yang berstatus sangat tertinggal, keduanya berada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah," paparnya.
Adapun desa tertinggal, ujar Faried, berada di lima kabupaten, yakni, di Kabupaten Kotabaru, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Tabalong dan Tanah Bumbu.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Kalsel tahun 2023 hingga 2024, kata Faried, ditetapkan dalam memajukan pembangunan desa untuk mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Sebagaimana yang sudah dilakukan dengan berhasil memajukan pembangunan hingga sebanyak 100 desa berstatus mandiri, sebanyak 835 desa berstatus maju dan sebanyak 892 desa berstatus berkembang.
Dia menyampaikan, pada 2021 nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kalsel sebesar 0,6472 dengan status berkembang dan di 2022 nilai IDM meningkat menjadi 0,7105 dengan status maju.
"Keberhasilan ini motivasi yang selalu diberikan oleh Gubernur Kalsel kita kepada jajarannya untuk selalu bergerak memajukan desa dan juga tentunya tidak lepas dari kinerja terbaik dari Pemda kabupaten/kota. Capaian kinerja yang sudah baik ini harus bisa ditingkatkan di tahun ini dan akan datang," paparnya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, lanjut Faried, akan mengupayakan pada peringatan Hari Jadi Kalsel ke-73 tahun 2023 ini agar Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dapat memberikan penghargaan kepada Bupati se-Kalsel dalam mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal.
"Sehingga dapat memacu masing-masing aparat di kabupaten untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi pembangunan di daerahnya," ucapnya.
Diutarakan Faried, pihaknya berperan untuk memfasilitasi masyarakat melalui pengembangan berbagai program pembangunan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
"Kami fokus pada masukan atau aspirasi dari masyarakat desa, guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam aspek kesejahteraan masyarakat desanya," ujarnya.
