Banjarmasin (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna H Laoly menegaskan pentingnya pengawasan di perbatasan yang rawan bagi terjadi penyelundupan maupun perdagangan manusia.
Berdasarkan rilis yang diterima ANTARA Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu, Yasonna Laoly menyatakan hal itu saat menghadiri forum Bali Process di Adelaide, Australia, Jumat kemarin.
Baca juga: Menkumham dorong upaya kolektif atasi perdagangan orang
Yasonna mengatakan perbatasan negara merupakan wilayah yang rawan dan mudah disusupi pelaku penyelundupan manusia (people smuggling), perdagangan orang dan kejahatan transnasional lainnya.
Yasonna menegaskan Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan kepatuhan terhadap rezim internasional yang berlaku.
“Kami Pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan orang termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha serta untuk menerapkan rekomendasi AAA (Acknowlegde, Act, Advance) hasil rekomendasi dari Government and Business Forum (GABF),” papar Yasonna.
Pada acara Bali Process kali ini, Yasonna menyampaikan beberapa hal saat sesi Future Collaboration, seperti mengusulkan peningkatan kerja sama bidang teknologi digital dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia, serta penelitian dan kampanye bersama tentang tren dan praktik bisnis agar bermanfaat dalam pelibatan GABF dengan khalayak yang lebih luas.
Baca juga: 192 warga binaan Rutan Kelas IIB Pelaihari terima remisi di hari kemerdekaan
Kemudian pada sesi Plenary I tentang teknologi, Yasonna menuturkan empat langkah yang perlu disikapi oleh anggota forum Bali Process, yaitu meningkatkan kerja sama dalam penguatan hukum; menajamkan kerja sama pengawasan perbatasan; meningkatkan pemanfaatan platform teknologi, serta melakukan penelitian, menyusun pedoman dan pelatihan untuk responden pertama di perbatasan.
“Indonesia berkomitmen mencegah segala bentuk perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu imigrasi," tutur Yasonna.
Namun demikian, Yasonna menegaskan Indonesia tidak akan berhasil tanpa kerja sama serta dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya sektor swasta atau bisnis.
“Untuk mengimplementasikan visi tersebut, kami memerlukan adanya sinergitas dan peningkatan kolaborasi oleh semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya baik itu publik, privat bahkan individual,” lebih lanjut kata Yasonna dengan tegas.
Selanjutnya pada sesi Plenary II Bali Process berfokus pada masa depan. Pada sesi ini, Yasonna selaku Pimpinan Delegasi dari Indonesia menyampaikan tiga usulan, yaitu memperkuat kerja sama penegakan hukum dan manajemen pengawasan perbatasan; menghidupkan kembali mekanisme yang ada melalui Pokja secara inklusif dan kreatif; dan merancang kerja sama praktis atau teknis yang ditargetkan untuk mendukung anggota Bali Process, termasuk didalamnya kesepakatan bantuan hukum timbal balik dan perjanjian ekstradisi.
Baca juga: Menkumham: Pandemi memaksa masyarakat bekerja "extraordinary"
Bali Process merupakan forum yang digagas Indonesia dan Australia pada tahun 2002. Forum ini bertujuan memperkuat upaya menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, serta kejahatan lintas negara terkait lainnya.
Pada pertemuan forum Bali Process 2023, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Yasonna yang didampingi langsung Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto dan pejabat tinggi lainnya, yaitu Dirjen Imigrasi dan Dirjen Pemasyarakatan.
Bali Process 2023 mengangkat isu guna mendorong upaya kolektif antara pemerintah dengan sektor swasta dalam memerangi perdagangan manusia untuk kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak, termasuk peningkatan transparansi rantai pasok dan praktek bisnis yang etis.
Konferensi Bali Process diikuti oleh 49 negara dan organisasi internasional yang menjadi anggota Bali Process, serta 18 negara observer dan 9 organisasi internasional.
Konferensi ini menghasilkan "2023 Adelaide Strategy for Cooperation" yang disepakati bersama sebagai pedoman kerja sama negara-negara anggota Bali Process dalam upaya mengatasi kejahatan transnasional.
Bali Process 2023 dilaksanakan selama dua hari sejak Kamis (9/2). Untuk agenda penutupan pada Jumat (10/2) dengan kegiatan terbagi dua. Pertama, forum gabungan antara pemerintahan (government) dan swasta (Business ). Kedua, hanya dari kalangan pemerintahan saja. Kemudian diakhiri dengan penutupan.
Secara terpisah, Faisol Ali selaku Kakanwil Kemenkumham Kalsel juga telah menerapkan pengawasan perlintasan orang asing pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Kalimantan Selatan.
“Selain bekerjasama dengan para stakeholders yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing, petugas kami juga selalu melakukan pemeriksaan di TPI yang ada di Kalsel guna meminimalisir pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab,” ucapnya.
Baca juga: Pemerintah naikkan tarif PPN jadi 11 persen
