Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan H. Ramlan melalui siaran pers Senin menerangkan, berdasarkan data SSGI 2021 angka prevalensi stunting di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah standar nasional di angka 17,3 Persen. Sementara itu untuk Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di angka 30.0 Persen.
“Tentunya melihat hal ini, kami ingin belajar bagaimana kegiatan manajemen penanganan stunting khususnya kegiatan audit kasus stunting di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilaksanakan” katanya.
Ia mengharapkan, melalui kegiatan ini secara jangka panjang dapat meningkatkan semangat dan komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting di Kalsel.
“Melalui pertemuan capacity building ini bisa membangun semangat untuk kita semua dan dapat meningkatkan komitmen bersama melaksanakan tugas percepatan penurunan stunting dan mencapai target sesuai yang tertuang dalam RAN PASTI hingga tahun 2024” tutur Ramlan.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY yang diwakili oleh Koordinator Bidang Latbang, Joehananti Chriswandari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Perwakilan BKKBN Kalsel ke DIY dalam rangka capacity building ini.
“Saya menyampaikan terima kasih atas kunjungan hari ini dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan beserta rombongan, sebuah kehormatan bagi DIY menjadi daerah tujuan untuk saling berbagi informasi dan pengalaman, tentunya dengan situasi - kondisi dan potensi yang berbeda baik di Kalsel maupun DIY. Berharap dalam pertemuan ini, akan terjadi diskusi hangat dan ada solusi-solusi yang bisa kita persiapkan untuk pelaksanaan Program Bangga Kencana maupun percepatan penurunan stunting ke depan” jelasnya.
Disamping itu Joehananti juga menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan bangga kencana di Provinsi DIY yang akan dijadikan sebagai acuan praktik baik juga tidak terlepas dari komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak.
Keberhasilan Program Bangga Kencana di DIY tidak lepas dari komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta kerjasama yang baik dengan lintas sektor dalam hal ini Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) gunamendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana.
Kegiatan pembelajaran baik tersebut diisi dengan paparan dari tiga narasumber yang meliputi: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulon Progo, Sub Koordinator Bina Kesertaan KB Jalpemswa Perwakilan BKKBN DIY, serta Koordinator Program Manager Satgas Stunting DIY.
Berdasarkan paparan narasumber pada kegiatan pembelajaran baik ini upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Yogyakarta sudah mulai terarah dan terkoordinasi dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.
RAD tersebut juga mengamanatkan pembentukan tim agar koordinasi dan sinkronisasi program antar sektor semakin meningkat. Tim tersebut dibentuk dan diperbaharui setiap tahun, disesuaikan dengan nama dan strukturnya sesuai Perpres 72 Tahun 2021, sehingga terbitlah Keputusan Gubernur Nomor 43/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tersebut terdiri atas beberapa Pokja yang meliputi Pokja Bidang Koordinasi dan Konvergensi, Bidang Perencanaan, Monev, Data dan Knowledge Management, Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik, dan Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga.
Selain TPPS, Perwakilan BKKBN DIY juga memaksimalkan peran aktif Satgas Percepatan Penurunan Stunting yang telah dibentuk. Satgas Percepatan Penurunan Stunting sendiri merupakan unsur pendukung percepatan penurunan Stunting yang bersifat nonbirokratis dan fleksibel, yang langsung berada di bawah koordinasi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, yaitu Kepala BKKBN, serta memiliki akses fungsi koordinasi dan kapasitas untuk memberikan penguatan, pemantauan dan dukungan teknis kepada para pemangku kepentingan Percepatan Penurunan Stunting di seluruh tingkatan pemerintahan.
Disamping percepatan penurunan stunting, praktik baik yang dapat diteladani dari Perwakilan BKKBN DIY juga berkaitan dengan program Bangga Kencana seperti Total Fertility Rate (TFR) terendah nasional yakni di angka 1,91%, Age Specific Fertility Rate (ASFR) mencapai hasil terbaik nasional, di angka 9,1 terendah di antara provinsi-provinsi lain se-Indonesia. Selain itu dari sisi pelayanan KB MKJP, pada tahun 2022 ini DIY juga mendapat predikat Juara 1 Nasional Pelayanan KB Sejuta Akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-29 Kategori Capaian KB MKJP dgn Target MKJP 1.500 – 5.000, sebesar 434,70%. (RPT)
