Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan Lilik Sujandi mengatakan pengadaan barang ataupun jasa pemerintah harus memiliki prinsip kenegaraan dan kebangsaan.
"Bukan sekadar pelaksanaan jual beli saja, namun harus memiliki dampak yang positif bagi masyarakat secara ekonomis. Hal ini dapat ditunjang melalui program e-katalog sektoral yang telah kita galakkan,” kata dia saat kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Bagian Umum, Akhmad Herriansyah di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkumham Kalsel yang dihadiri seluruh Pejabat Struktural Kantor Wilayah dan sebanyak 49 peserta yang terdiri atas Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Operator SiRUP seluruh UPT se-Kalimantan Selatan.
Seluruh Kepala Satuan Kerja, Kantor Wilayah dan UPT menandatangani komitmen bersama berisikan delapan hal, yakni pemenuhan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan target optimalisasi penggunaan/komponen Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Berikutnya pemenuhan target pendaftaran satu Satker minimal satu penyedia pada Katalog Sektoral Kemenkumham, pemenuhan target pelaksanaan pengadaan belanja modal berdasarkan dokumen RKBMN yang telah ditetapkan, pemenuhan target pelaksanaan pengadaan belanja barang dan modal melalui mekanisme e-purchasing dalam platform e-katalog dan digipay, pemenuhan target pencatatan data kontrak pada aplikasi LPSE (e-kontrak).
Selanjutnya pemenuhan target pelaksanaan penyusunan rencana pengadaan tahun 2023 dalam aplikasi SiRUP pada Desember 2022 dan pemenuhan target penyerapan belanja modal tahun anggaran 2023 berdasarkan target disbursement plan.
Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi oleh para narasumber, yaitu Samsul Ramli selaku Kepala Sub Bagian LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar; Anggara Rawijayadi selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, dan Muhammad Fathir Sidiq selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Sekretariat Kemenkumham RI.
Kegiatan ini memiliki target mempermudah dan memacu seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel dapat melaksanakan kegiatan dengan baik sehingga seluruh target output maupun outcome yang ingin dicapai dapat terlaksana tepat waktu, tepat kualitas dan tepat aturan secara efektif dan efisien dengan realisasi anggaran dan target kinerja yang optimal.
