Sampai Juli belanja pemerintah melalui KPPN Barabai Rp683 miliar

Barabai (ANTARA) - Realisasi belanja pemerintah melalui KPPN Barabai sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp683.605.934.809 atau 54,07 persen dari total pagu Rp1.264.206.706.000 atau mengalami kenaikan 3,57 persen dibandingkan realisasi belanja periode yang sama 2021, yaitu sebesar Rp590.479.420.349 atau 50,50 persen dari pagu.

Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan Selasa (2/8) di Barabai mengungkapkan,rincian realisasi belanja pemerintah per Juli 2022 meliputi realisasi belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Rp350.625.254.862 atau 56,36 persen dari total pagu sebesar Rp622.149.077.000 dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp332.980.679.947 atau 51,80 persen dari total pagu sebesar Rp642.057.629.000.

Capaian realisasi belanja TKDD per Juli 2022, menurutnya, lebih tinggi 11,49 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama 2021 sebesar Rp232.338.489.000 atau 40,37 persen dari total pagu Rp575.473.397.000.

Ia merincikan realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten Tapin Rp94.093.927.156 atau 47,98 persen dari total pagu Rp196.118.621.000 dengan rincian realisasi DAK Fisik Rp18.109.847.800 atau 24,22 persen dari pagu sebesar Rp74.777.105.000.

Sedangkan realisasi dana desa untuk 126 desa Rp59.719.945.560 atau 63,96 persen dari pagu dana desa Rp93.368.716.000. Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  penyaluran untuk 392 sekolah dan 42.143 peserta didik sebesar Rp13.354.233.796 atau 60,28 persen dari pagu Rp22.153.000.000. 

Berikutnya Realisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan  Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) penyaluran untuk 182 sekolah dan 5.670 peserta didik sebesar Rp1.906.500.000 atau 50 persen dari pagu Rp3.813.000.000.

"Realisasi BOP Pendidikan Kesetaraan penyaluran tahap I gelombang I-II untuk 14 sekolah dan 1.201 peserta didik sebesar Rp1.003.400.000 atau 50 persen dari pagu Rp2.006.800.000," terangnya.

Dijelaskannya, realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp128.132.350.211 atau 53 persen dari total pagu Rp241.751.486.000, dengan rincian realisasi DAK Fisik Rp24.280.985.125 atau 23,82 persen dari pagu Rp101.932.284.000.

"Realisasi dana desa untuk 144 desa Rp83.927.195.880 atau 77,86 persen dari pagu dana desa Rp107.798.562.000. Realisasi BOS untuk 558 sekolah dan 46.548 peserta didik Rp15.835.819.206 atau 66,41 persen dari pagu Rp23.843.940.000, realisasi BOP PAUD untuk 300 sekolah dan 6.932 peserta didik Rp2.282.100.000 atau 50 persen dari pagu Rp4.564.200.000," katanya.

Untuk realisasi BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 15 sekolah dan 2.075 peserta didik Rp1.806.250.000 atau 50 persen dari pagu Rp3.612.500.000.

Selanjutnya, realisasi belanja TKDD untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp110.754.402.580 atau 54,24 persen dari total pagu Rp204.187.522.000 dengan rincian realisasi DAK Fisik Rp8.940.458.075 atau 17,96 persen dari pagu Rp49.793.088.000.

"Realisasi dana desa untuk 161 desa Rp82.110.989.440 atau 67,26 persen dari pagu Rp122.078.074.000. Realisasi BOS penyaluran untuk 581 sekolah dan 48,892 peserta didik Rp16.072.374.065 atau 64,20 persen dari pagu Rp25.035.260.000," katanya.

Dikatakannya, realisasi BOP PAUD untuk 266 sekolah dan 7.140 peserta didik Rp2.372.331.000 atau 49,79 persen dari pagu Rp4.764.600.000, BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 12 sekolah dan 1.278 peserta didik Rp1.258.250.000 atau 50 persen dari pagu Rp2.516.500.000.

"Adapun beberapa penyebab belum maksimalnya realisasi belanja pada beberapa satuan kerja (satker) dan belum maksimalnya realisasi DAK Fisik sampai akhir Juli 2022 pada umumnya disebabkan proses pengadaan barang dan jasa masih berproses sesuai ketentuan," jelasnya.

"Segala upaya koordinasi, edukasi, dan bimbingan teknis kepada para petugas pengelola keuangan satker kementerian/Lembaga dan petugas BPKAD Pemda mitra kerja terus dilakukan secara terus menerus oleh para petugas KPPN Barabai," katanya.

Hal tersebut diungkapkannya dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan indikator kualitas pelaksanaan anggaran satker kementerian/Lembaga dan percepatan realisasi DAK Fisik dan dana desa 2022 sesuai peraturan perundang-undangan.