"Aplikasi Desa Wisata Nusantara dapat menunjukkan Wisata Desa terdekat di lokasi kita sehingga memudahkan kita mengunjungi satu atau lebih Desa Wisata dalam satu waktu," ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, melalui aplikasi itu wisatawan lokal maupun manca negara dapat lebih mudah mengakses informasi destinasi di sekitarnya mencakup akses, fasilitas dan lainnya.
"Sehingga memudahkan kita untuk berkunjung banyak tempat di satu waktu. Melalui aplikasi itu kita juga bisa mengukur bagaimana BUMDes dan BUMDesma mempromosikan desa," tuturnya dalam acara penghargaan program CSR BUMN/Swasta dan Promosi Desa Wisata Nusantara.
Ia menambahkan, terdapat 10 destinasi wisata yang ditetapkan sebagai desa wisata yang paling banyak disukai oleh masyarakat, salah satunya desa wisata Buton di Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT juga mengatakan, kemitraan BUMN dan swasta melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dengan BUMDes dan BUMDesma cukup membantu percepatan laju perekonomian desa.
"Itu selaras dengan tujuan SDGs Desa ke-17 yaitu Kemitraan untuk Pembangunan Desa," tuturnya.
"Kemitraan CSR dapat berupa pelatihan kewirausahaan dan manajemen pengelolaan BUMDes, pendampingan BUMDes, dukungan modal, sarana produksi dan lainnya," paparnya.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan desa wisata merupakan wujud community based tourism yang sifatnya inklusif, baik SDM, ataupun UMKM yang telah eksis.
"Salah satu hal yang perlu di dorong adalah kemauan pemangku kepentingan untuk menarik pengunjung atau wisatawan. Dengan demikian promosi adalah kunci dari pengembangan desa wisata," katanya.
Berita sebelumnya,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI mendorong puluhan desa dari 1.864 desa di Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi desa wisata.
"Pada tahun 2020 kita sudah memprogramkan untuk mendorong atau tanda kutip disahkan lah bahwa desa A dan desa B sebagai desa wisata, kita sudah data antara 70--100 desa sangat berpotensi itu," ujar perwakilan Kemendes PDTT di Kalsel Mugiharto Wakhmadi, SE saat mengunjungi kantor LKBN Antara Kalsel di Banjarmasin, Senin.
Menurut dia, pengembangan desa wisata ini bisa menggunakan dana desa.
"Namun karena adanya pandemi COVID-19 yang sampai kini masih, memang program ini menjadi tertunda," ujar Tenaga Ahli Madya SDM Kemendes PDTT Provinsi Kalsel tersebut.
Dikatakan Mugiharto, ada indikator sebuah desa untuk didorong menjadi desa wisata yang benar-benar layak itu tentunya dilihat dari potensinya, akses infrastruktur dan lainnya.
"Termasuk dukungan masyarakatnya," papar Mugiharto.
Dia menyatakan, kreteria ini ada pada puluhan desa di provinsi ini, jika digali dengan baik, di mana ini bisa mendatangkan keuntungan sangat besar bagi kemajuan desa tersebut.
Dia mencontohkan salah satu desa di Kecamatan Aranio di Kabupaten Banjar di daerah waduk Riam Kanan, memiliki sebuah bukit yang dinamakan Matang Keladan, dari atas bukit itu dapat dilihat pemandangan alam yang sangat indah, bahkan pemandangan di bawah adanya pemandangan pulau-pulau yang disebutnya Raja Lima, seperti wisata Raja Empat di Papua Barat.
"Daerah desa-desa potensi wisata lainnya seperti di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru juga banyak, sebab daerah pesisir pantai," ucapnya.
"Seperti ada di salah satu desa di Kotabaru itu, Teluk Tamiang, itu sangat indah sekali, sekarang sudah mulai dikelola desa," ucapnya.
Kenapa Kemendes PDTT mendorong desa-desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata, bahkan mempersilahkan dana desa dialokasikan untuk itu, karena potensi akan menjadi pendapat yang luar biasa besar hingga desa bisa mandiri.
Dia pun mencontohkan salah satu desa di pulau Jawa yang berhasil menjadi desa wisata, yakni, Desa Ponggok di Klaten, di mana menyumbang pendapatan hingga Rp2 miliar pertahunnya.
"Belum lagi kalau kita liat desa-desa di Bali, pendapatan dari sektor wisata tersebut berguna sekali memajukan pembangunan desa secara mandiri," paparnya.
Sementara itu di Kalsel ini, katanya, belum ada desa yang memiliki pendapatan melebihi bantuan dana desa.
