Kotabaru (ANTARA) - Tim Peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik Univesitas Lambung Magkurat Banjarmasin melakukan tinjau lapangan di daerah Kotabaru daratan sebagai calon daerah otonom baru (DOB) Tanah Kambatang Lima.
Ketua Tim Percepatan Pemekaran DOB Tanah Kambatang Lima Rabbiansyah di Kotabaru, Senin mengatakan, pihaknya tidak pernah mendapatkan biaya dari APBD baik dari Pemkab Kotabaru maupaun Provinsi KalSel.
"Karena anggaran kajian baru teranggarkan di APBD Perubahan Tahun 2022 atau di Bulan Oktober," ujar Rabby yang juga anggota DPRD Kabupaten Kotabaru.
Melalui dana patungan dan sumbangan dari masyarakat, seluruh tahapan percepatan pemekaran Tanah Kambatang Lima bisa dilaksanakan.
"Termasuk tahapan kajian akademis, Tim Kajian ULM sudah kami ajak untuk melihat langsung beberapa desa wisata seperti Goa Lowo sebagai sektor unggulan," ujarnya.
Selain itu perusahaan perkebunan kelapa sawit lengkap dengan pabrik crude palon oil (CPO) dan refinery, pertambangan batu bara, tempat ibadah, Rumah Sakit Pratama Sengayam dan aset-aset pendukung.
"Penunjang lainya juga sudah kami sampaikan dan melihat langsung untuk Tim Kajian sampai ke Perbatasan KalSel KalTim di Sengayam Pamukan Barat," terangnya.
Mudah-mudahan Agustus tidak kurang dari 25 orang Tim Kajian ULM akan masuk ke 109 desa dalam rangka kajian Persepsi Publik," tambahnya.
Tim ingin memastikan kembali apakah pemekaran Tanah Kambatang Lima ini memang diinginkan masyarakat atau hanya di inginkan sebagian elit.
Ia menyebutkan, setelah kajian persepsi publik, akan mendapatkan jawaban sesui kajian akademisnya, mohon doa untuk seluruh masyarakat dimudahkan dalam perjuangan ini.
