Banjarbaru (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Hindera Wahyudin meminta Dinas Sosial selalu memperbaharui DataTerpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai sumber data bantuan sosial.
"Kami minta Dinsos selalu perbaharui DTKS karena menjadi sumber data bagi bantuan sosial yang disalurkan Pemkot Banjarbaru kepada setiap masyarakat penerima bantuan," ujarnya di Banjarbaru, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Hindera usai melakukan kunjungan lapangan bersama Komisi I DPRD Banjarbaru ke Dinas Sosial yang menjadi mitra kerja untuk sharing program tahun 2022 dan evaluasi kegiatan tahun lalu.
Menurut wakil rakyat daerah pemilihan Cempaka itu, DTKS yang disiapkan Dinas Sosial merupakan sumber data bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah kota kepada masyarakat penerima manfaat.
Oleh karena itu, setiap DTKS yang disiapkan Dinsos harus selalu update dan diperbaharui setiap tahun agar sesuai dengan jumlah masyarakat sebagai penerima batuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat relatif berubah-ubah dan tentu memerlukan data yang update sehingga jika ada bantuan sosial dari pemerintah, bisa disalurkan tepat sasaran kepada penerima," katanya.
Dikatakan, saat ini bantuan sosial kemasyarakatan lebih banyak yang bersumber APBN dari kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
"Harapan kami, disamping program yang bersumber dari pusat, Pemkot Banjarbaru juga bisa mengcover bantuan lain ke masyarakat dengan anggaran bersumber dari APBD," sebut politisi Partai Gerindra itu.
Ditambahkan, selain urusan bantuan sosial, Dinas Sosial merupakan SKPD strategis karena melayani kepentingan masyarakat luas khususnya pada saat terjadi bencana maupun pemulihan pasca bencana.
"Harapan kami, pemkot memberikan porsi anggaran kepada Dinsos sesuai tugas dan fungsi agar peran maupun keberadaannya dirasakan masyarakat. Kami di DPRD mendukung dari sisi anggaran maupun program," katanya.
