Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan dan ketenagakerjaan yang dipimpin Ketuanya H Muhammad Lutfi Saifuddin SSos di Banjarmasin, Kamis (13/1/22).
Dalam RDP tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Kalsel Prof. DR. Hadin Muhjad yang juga Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengungkapkan adanya kesenjangan antara kualitas pendidikan di ibukota provinsi dengan yang ada di kabupaten/kota maupun kecamatan.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengatakan, secara kondisional pendidikan di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota memang banyak masalah.
"Sembilan puluh persen sekolah-sekolah menengah berada di pinggiran yang berdampak juga pada mutu pendidikan," ujar Hadin yang juga mantan aktivis mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) tertua di Kalimantan itu.
"Berdasarkan pengalamannya ketika memantau lulusan-lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang masuk perguruan tinggi rata-rata terkonsentrasi dari sekolah tertentu," lanjutnya.
Hal tersebut, menurut dia, akan sangat mempengaruhi mutu pendidikan di Kalsel yang kondisinya masih rendah karena lulusan sekolah menengah di pinggiran yang jumlahnya banyak, justru tidak dapat bersaing dengan lulusan sekolah di ibukota provinsi atau kabupaten/kota untuk pendidikan yang lebih tinggi.
"Selain itu, masalah anggaran pendidikan yang juga masih rendah, sangat berkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan," demikian Hadin Muhjad.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV HM Lutfi Saifuddin memastikan akan mempelajari hasil diskusi dan aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel Tahun 2021-2026.
"Beberapa aspirasi yang disampaikan juga akan jadi bahan untuk kami sampaikan lagi ke pihak-pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Dalam pertemuan tersebut, juga terungkap fakta banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak terserap dengan maksimal karena minimnya kualifikasi.
Di mana lebih dari 40 persen tenaga kerja justru merupakan lulusan SD dan sebagian besar malah tidak menamatkan pendidikannya.
