Kandangan (ANTARA) - Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali akan memperingati hari jadi ke-71, kabupaten yang dikenal dengan sebutan "Bumi Rakat Mufakat" mendulang banyak pencapaian keberhasilan pembangunan dalam kepemimpinan pasangan Sehati Plus Cinta, Bupati HSS, H Achmad Fikry dan Wakil Bupati, Syamsuri Arsyad di periode 2018-2023.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja kolaboratif dengan program terintegrasi yang dijalankan dalam roda pemerintahan, dengan konsep melayani serta senantiasa berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan daerah.
Semua stakeholder terlibat aktif dalam upaya bersama mewujukan visi menuju Kabupaten HSS yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis (CINTA) untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akherat.
"Pembangunan dilaksanakan dimulai dengan perencanaan dengan menyerap aspirasi masyarakat, penyusunan data dan program yang realistis, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana program yang memiliki wewenang melaksanakan, penyiapan anggaran serta pelaksanaan yang efektif dan efesien, transfran dan dapat dipertanggungjawakan," kata Kepala Bappelitbangda HSS, M Arlian Syahrial, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan dia, perencanaan pembangunan pun disusun tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik atau infrastruktur tapi menyentuh pembangunan non fisik, seperti membangun Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat produktif dan berdaya saing, program strategis pembangunan tersebut dikolaborasikan dengan program pemerintah provinsi dan pusat.
Baca juga: Syukuran dan shalat hajat serentak HSS 11 kecamatan sambut hari jadi
Ada yang menarik dari data pendidikan di Kabupaten HSS, yakni sekitar 100 persen anak-anak didik mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar (SD), dari SD banyak memilih melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) ketimbang ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), pilihan ini tak lain karena muatan pelajaran agama di MTs ketimbang di sekolah umum.
Setelah lulus MTs, kemudian dari mereka sebagian besar bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), jumlah ini lebih besar dari mereka bersekolah di Madrasah Aliyah (MA). Tapi memang ada juga yang tamat SD langsung menuntut Ilmu di Pondok Pesantren (Ponpes), baik di Ponpes Dalam Pagar Kandangan ataupun ponpes di wilayah Daha.
"Mereka yang di ponpes ini pun tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS melalui Dinas Pendidikan HSS, dengan pembelajaran pendidikan kesetaraan atau non formal, sehingga di satu sisi mereka mendapatkan pendidikan agama, serta pendidikan kesetaraan yang dikawal Dinas Pendidikan,"katanya.
Pihaknya bersyukur saat ini dinilai pemerintah pusat sebagai salah satu kabupaten terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021, serta meraih penghargaan pembangunan daerah di tahun 2021, inovasi kerja kolaboratif dengan program terintegrasi di HSS salahnya adalah inovasi "Satu NIK", inovasi unggulan yang sudah dijalankan selama satu tahun ini.
Baca juga: Ziarah ke makam pendiri Kabupaten HSS tradisi jelang hari jadi
Satu NIK merupakan inovasi baru yang dikembangkan dengan satu data berbasis web terpadu yang disajikan dalam level kecamatan, desa, dengan by a name dan by address, sehingga data bisa dipersentasikan.
Adanya Satu NIK bisa dijadikan pedoman sasaran program dari pemerintah daerah lainnya sehingga pelaksanaan pembangunan lainnya bisa bersifat inovatif dan kolaboratif, termasuk di data pendidikan, akan diketahui dan dilacak anak didik yang belum atau tidak bersekolah sehingga memudahkan OPD terkait untuk penanganan selanjutnya.
"Misalnya Dinas Pendidikan membutuhkan data tersebut, bisa mengakses dan akan diketahui siapa, di mana, sepanjang anak didik tersebut masih berada di wilayah HSS dan tidak meninggalkan atau pindah tempat tinggal ke luar daerah, maka akan mudah dilacak dan diberikan intevensi untuk penanganannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan," katanya.
Sama halnya dengan bidang kesehatan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penangangan kasus stunting, Satu NIK akan memudahkan dalam pelacakan daerah sasaran intervensi program yang diperlukan, karena persoalan stunting terkadang dekat dengan persoalan kemiskinan, berbeda dengan Angka Kelahiran Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang biasanya menyangkut kesehatan reproduksi.
Baca juga: Sekda HSS kunjungi lansia asuh "Nenek Sampurna" di Panjampang Bahagia
Terkait penurunan data kemiskinan di HSS, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di HSS menurun setiap tahunnya, di tahun 2019 berada di angka 5,33 persen, tahun 2020 sebanyak 5,17 persen dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi 4,84 persen. Penurunan ini juga tidak terlepas dari upaya dari Pemkab HSS dalam menekan angka kemiskinan, melalui beragam program pemberdayaan masyarakat.
Acuan BPS dalam menentukan penduduk yang didata miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp528.622, dan pimpinan daerah dan jajaran Pemkab HSS serta persetujuan DPRD HSS mengupayakan pendampingan untuk mereka dengan menyediakan anggaran Rp16 milyar bahkan lebih, dalam bentuk subsidi atau bantuan, sehingga mereka yang rawan miskin bisa terbantu dan angka kemiskinan menurun.
"Data ini disajikan dan direlease BPS, bukan kita yang buat sehingga ini bukan angka-angka di atas kertas saja, dan diketahui saat ini perekonomian nasional termasuk daerah sedang diuji dihantam dengan persoalan pandemi COVID-19, membutuhkan keseriusan dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan tepat di daerah, namun Alhamdulillah HSS tetap bisa menunjukkan keberhasilan upaya penurunan angka kemiskinan secara bertahap," katanya.
Dibandingkan daerah lain, Kabupaten HSS juga memiliki kelebihan dalam program pengentasan kemiskinan tersebut, seperti program beras sejahtera, rumah sejahtera, berupaya, jaminan hidup dan Usaha Ekonomi Produktif dan lainnya, sehingga warga miskin dapat terayomi dengan kebijakan Pemkab HSS yang konsisten dan berkelanjutan di masing-masing OPD terkait.
Baca juga: Senam massal dan fun bike semarakkan hari jadi HSS
Program daerah menjadi kolaboratif dengan pemerintah pusat, di mana warga penerima bantuan tidak terakomodasi di program pusat dibantu daerah, sesuai dengan jenjang dan kewenangan, program tersebut bisa dikawinkan sehingga masyarakat miskin di tengah-tengah pandemi juga tidak terlalu jatuh kehidupannya, dan faktor subsidi pemerintah juga salah satu pendukungnya.
Angka pengangguran di HSS juga bisa ditekan bahkan terendah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di angka 2,44 persen, di mana secara geografis dan kultural Kabupaten HSS memiliki lahan pertanian yang luas, pengangguran terbuka dapat ditekan dengan program Dinas Pertanian melalui melibatkan tenaga kerja di daerah melalui padat karya, poktan, pokdakan dan lainnya, sektor pertanian menjadi andalan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah tersebut ada beberapa indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan sekolah, rata-rata usia sekolah, kemudian ditunjang Angka Partisipasi Kasar (APK), angka kemiskinan menurun, pengangguran terbuka berkurang, angka harapan hidup meningkat," katanya.
