Banjarmasin (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA mengatakan rasio keterisian tempat tidur atau, "bed occupancy rate" (BOR) rumah sakit rujukan COVID-19 di Kalimantan Selatan mencapai antara 80-90 persen.
Bahkan, kata Safrizal di Banjarmasin Senin, rasio keterisian beberapa rumah sakit telah mencapai 100 persen dan telah menambah ruang isolasi maupun tempat tidur pasien COVID-19.
Berdasarkan data dinas kesehatan, Kalsel saat ini memiliki delapan RS rujukan COVID-19 dengan kapasitas BOR ruang ICU (intensive care unit) sebanyak 47 tempat tidur dan BOR ruang isolasi sebanyak 461 tempat tidur.
Tingginya penambahan pasien COVID-19 dalam beberapa hari ini, kata Safrizal, membuat kebutuhan oksigen juga naik drastis, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen tersebut.
"Saat ini telah dibentuk satuan tugas pemenuhan kebutuhan oksigen, untuk mengatur pemenuhan oksigen di rumah sakit," katanya.
Diharapkan, keberadaan satgas tersebut akan membantu seluruh rumah sakit mengatasi kekurangan oksigen yang mungkin terjadi, seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19.
Hanya saja, tambah Safrizal, karena oksigen tersebut didatangkan dari luar daerah, yaitu dari Bontang, Kalimantan Timur dan dari Jawa Timur, maka akan ada keterbatasan dalam penyaluran, bila penambahan kasus COVID-19 tidak segera terkendali.
Sehingga, tambah dia, perlu upaya dari seluruh pihak terkait, untuk membantu mempertebal upaya penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.
Mengendalikan tingkat penularan COVID-19, yang didukung oleh seluruh pihak, akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan program PPKM level IV, sehingga dalam waktu cepat penularan bisa turun dan rumah sakit tidak over kapasitas.
"Untuk itu saya mohon agar seluruh warga, kalau tidak terlalu penting untuk tetap di rumah saja," katanya.
Saat ini, tambah dia, pemerintah yaitu Bulog dan PT Pos Indonesia serta terkait lainnya, sedang mempersiapkan untuk penyaluran bantuan sosial baik secara tunai maupun nontunai, untuk membantu warga terdampak PPKM.
"Sinkronisasi data bantuan nontunai seperti beras oleh Perum Bulog dan bantuan langsung tunai yang akan dibagikan oleh PT Pos Indonesia, telah dilakukan," katanya.
Pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan juga menyiapkan bantuan pendukung yang diambilkan dari dana APBD masing-masing daerah, dan bila tidak cukup akan dilakukan refocusing anggaran.
"Saya harap, dengan adanya ketetapan PPKM level IV ini, bisa diikuti dengan disiplin tinggi oleh seluruh pihak terkait," katanya.
