Pernyataan dukungan tersebut saat Pencanangan Kota Bebas Pungli di Kalsel pada salah satu hotel berbintang di "kota seribu sungai" Banjarmasin, Selasa (22/6).
"Saya mendukung dan mengapresiasi langkah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam mencanangkan dan mensosialisasikan kota bebas dari pungli pada era Pandemi COVID-19 di Kalsel," tegas politikus senior Partai Golkar tersebut.
"Sebagai Ketua DPRD Kalsel tentunya saya sangat mendukung dan mengapresiasi hal baik yang dilakukan di wilayah provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota," demikian Supian HK.
Ketua Dewan provinsi tersebut juga mengapresiasi Penjabat Gubernur Kalsel Dr Safrizal ZA MSi yang menghadirkan Kepala Satuan Tugas Saver Pungli - Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Mabes Polri Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi.
Sementara itu dalam sambutannya Agung Budi Maryoto menyampaikan beberapa antara lain perlunya pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli kepada seluruh masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
Selain itu, perlunya implementasi kota bebas pungli sebagai upaya nyata mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia bebas dari pungli, lanjut Jenderal Polisi Bintang Tiga tersebut.
"Kemudian perlunya memahami tugas-tugas pokok masing-masing bidang agar kita semua dapat menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan akuntabel," demikian Agung Budi Maryoto menekankan.
Pada pencanangan kota bebas pungli di Kalsel tersebut, Kabupaten Tanah Laut (Tala) didaulat sebagai "pilot project" (proyek percontohan) melakukan penandatangan Fakta Integritas serta penyerahan secara simbolis plakat kepada Pj. Gubernur Kalsel Safrizal ZA.
Selain itu, kepada beberapa pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel dengan dihadiri Irwasum Mabes Polri, serta Bupati Tala Sukamta da Forkopimda kabupaten tersebut.
