Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin SSos menyatakan itu di Banjarmasin, Sabtu menanggapi informasi TKSK seprovinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Kami akan tindaklanjuti informasi dan perjuangkan yang menjadi keluhan TKSK seprovinsi tersebut ke dinas atau instansi terkait," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Gerindra itu.
"Hal itu tentunya menjadi perhatian kita bersama. Kami akan bicarakan dengan pihak provinsi terkait pendataan serta sarana dan prasarana untuk TKSK," tegas wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Sebelumnya ketika beraudensi dengan Komisi IV DPRD Kalsel, perwakilan TKSK menerangkan, bahwa dana bantuan sosial (Bansos) oleh Kementrian Sosial (Kemensos) seharusnya bertujuan membantu perekonomian masyarakat kurang mampu.
"Tapi pada kenyataan di lapangan justru ada beberapa penerimaan Bansos tersebut tidak sesuai kriteria," ungkap perwakilan TKSK terseb.Selain itu, ada pengurangan data penerima Bansos dari pihak Kementrian," ungkap perwakilan TKSK.
Ketika beraudensi, 19 Mei lalu TKSK tersebut juga berharap adanya fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kinerja dalam pendataan mereka, demikian Lutfi Saifuddin.
