Perbaikan kinerja tersebut menyangkut pelayanan maupun jaringan instalasi listrik kepada masyarakat dan pelanggan Perusahaan Listrik Negara tersebut.
Unjukrasa Gerakan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat (Geramm) Kalsel itu,
menyikapi terhadap seringnya listrik mat9 (byar pet) serta pemadaman listrik PLN
dalam beberapa pekan terakhir yang yang kondisinya dinilai cukup parah sehingga meresahkan penduduk setempat.
Oleh sebab itu, dalam pernyataan sikap pengunjukrasa tersebut meminta pejabat PLN Kalselteng aktif terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan lewat pemberitahuan sebelum adanya pemadaman listrik.
Pengunjukrasa juga mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak di bidang kelistrikan itu, memberikan kompensasi ganti rugi kepada
masyarakat/pelanggan dan warga Kalsel lain atas pemadaman listrik selama ini.
"Jika masyarakat atau pelanggan terlambat membayar, otomatis kena denda oleh PLN, sehingga perlu pula kompensasi ganti rugi kepada masyarakat atas madaman yang terjadi selama ini atau akibat kelalaian PLN," ujar salah seorang
pengunjukrasa.
Aksi unjukrasa Geramm di halaman DPRD Kalsel berlangsung damai, namun tidak seorangpun wakil rakyat di gedung DPRD Kalsel yang menemui pengunjuk
rasa, karena mereka sedang kunjungan kerja keluar daerah.
Namun sebelumnya, seperti yang pernah diungkapkan Wakil Ketua DPRD
Kalsel, H Riswandi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku, pimpinan dewan bosan membicarakan soal listrik yang dikelola PLN.
"Kita sudah sering mengundang pihak PLN untuk minta tanggapan persoalan listrik mati dan pemadaman yang menjadi keluhan masyarakat. Tapi anggapannya kurang memuaskan, karena jawabnya seperti itu-itu juga," tandasnya.
DPRD Kalsel seakan angkat tangan dalam membicarakan masalah listrik
PLN, karena sudah sering mengundang manajemen PT PLN (Persero) Wilayah
Kalselteng, tapi responnya kurang memusakan.
"Kalau keadaan listrik PLN tetap seperti belakangan ini terus-menerus, mungkin masyarakat bisa langsung menggugat kepada manajamen BUMN itu," tutur anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS tersebut.
"Sebab kalau cuma dewan selaku wakil rakyat yang mempersoalkan listrik PLN, manajemen BUMN yang bergerak di bidang jasa pelayanan kelistrikan itu juga seakan tak hirau," demikian Riswandi./shn/B
