Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi II saat kunjungan kerja dalam daerah mengecek Kawasan Pengelolaan Hutan atau KPH Kusan di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang berada sekitar 260 kilometer timur Banjarmasin.
"Pada kesempatan kunjugan kerja (Kunker) dalam daerah, 29 - 31 Maret 2021 kami mengecek atau monitoring dan evaluasi (Monev) KPH Kusan Tanbu," ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel HM Iqbal Yudianoor melalui WA-nya, Senin malam sebelum pengecekan.
Pasalnya Komisi II menginginkan keberadaan hutan di provinsi kita mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat setempat, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu.
"Kemudian lebih daripada itu, sebagai sumber daya alam yang cukup potensial, kita juga menginginkan kelestariannya tetap terjaga dan jangan sampai mewariskan hutan yang rusak kepada generasi mendatang," tambah wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Menurut laki-laki kelahiran "Gunung Bamega" Kotabaru Tahun 1976 berbintang Taurus itu, pengelolaan hutan Kusan belakangan ini sudah relatif baik sebagai salah satu kawasan dalam upaya pengendalian banjir guna meminimalkan bencana alam.
"Namun kita berharap bukan cuma sebagai kawasan pengendali banjir, melainkan pula mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat setempat, baik dalam upaya meningkatkan PAD maupun pendapatan dan kesejahteraan keluarga," lanjutnya.
Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo dari PDI Perjuangan dalam masa pandemi COVID-19 juga terus turut berupaya membantu mencarikan sumber-sumber PAD agar jangan terlalu terdampak, sehingga pembangunan daerah provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota jangan sampai stagnan karena masalah pendanaan.
Karenanya semula Kunker Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel ke "Bumi Bersujud" Tanbu, 22 - 24 Maret lalu mau meninjau KPH Kusan, tetapi berubah ke Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Batulicin, ibukota kabupaten tersebut.
"Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa UPPD merupakan 'ujung tombak" dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah atau terlebih khusus lagi PAD," demikian Iqbal Yudianoor.
